Standar Ganda HAM: ICMI Soroti Perlakuan terhadap Umat Muslim

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Muslim dunia menjadi sorotan tajam. Hal ini disampaikan Ulul Albab, Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, Ketua Litbang DPP Amphuri, dan mantan Rektor Universitas Dr. Soetomo (2007-2013), menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto di KTT D8 Kairo, Mesir. 

Presiden Prabowo, menurut Ulul Albab, telah menyuarakan realita pahit yang selama ini terjadi: HAM seakan bukan untuk umat Muslim.

Baca Juga

Silaturrahmi Kerja Nasional ICMI 2024 Wujudkan Indonesia Emas 2045

"Pernyataan Presiden Prabowo, 'Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim,' mengungkapkan realitas yang menyayat hati," ujar Ulul Albab. 

"Ini menjadi tamparan bagi kita semua untuk merefleksikan penerapan HAM yang seharusnya universal dan tanpa diskriminasi," sambungnya.

Ulul Albab menunjuk beberapa contoh pelanggaran HAM terhadap umat Muslim di dunia internasional. Konflik berkepanjangan di Palestina dan Suriah, genosida Rohingya di Myanmar, serta laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, Tiongkok, menjadi bukti nyata kegagalan sistem internasional dalam melindungi kelompok minoritas Muslim.

"Pendudukan ilegal di Palestina, perang saudara di Suriah, genosida Rohingya, dan penindasan Uighur; ini semua menunjukkan standar ganda dalam pelaksanaan HAM," tegasnya. 

Negara-negara besar sering mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi di atas prinsip HAM universal. Resolusi dan kecaman PBB pun seringkali hanya menjadi wacana tanpa aksi nyata.

Ulul Albab menilai, solidaritas antarnegara Muslim masih terfragmentasi. Konflik internal, ketergantungan ekonomi, dan rivalitas regional menghambat kerja sama yang efektif. Dunia Muslim juga kekurangan figur pemimpin kolektif untuk memimpin perjuangan HAM secara global.

"Isu HAM umat Muslim seringkali hanya menjadi retorika di forum internasional," tambahnya. Bantuan kemanusiaan bersifat sporadis dan tidak cukup mengatasi akar masalah sistemik.

Editor : Ali Masduki