Dampak Ekonomi dan Masyarakat jika PPN Naik 12 Persen

Meskipun data menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan antara tahun 2021 dan 2023, dampaknya tidak merata. Kenaikan PPN sebesar 1 persen lebih signifikan mengurangi kemiskinan di perkotaan dibandingkan pedesaan, dengan selisih penurunan 0,24 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tren ini juga menyoroti adanya tantangan baru, seperti peningkatan kesenjangan sosial akibat penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah perlu mengadopsi langkah-langkah strategis, seperti:

1. Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran: Memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.

2. Subsidi untuk Kebutuhan Pokok: Menjamin akses barang-barang esensial dengan harga terjangkau.

Baca Juga

Kenaikan PPN 12 Persen, Pasar Properti Diramal Melemah Sementara

3. Penguatan UMKM: Memberikan kemudahan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan.

4. Pengendalian Inflasi: Berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan kebijakan dengan dampak multidimensi. Pemerintah diuntungkan melalui peningkatan penerimaan negara, namun konsumen, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dan UMKM cenderung merasakan dampak negatif. Untuk mengurangi dampak tersebut, dibutuhkan kebijakan pendukung yang holistik dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Dengan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan dan langkah mitigasi yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa kenaikan PPN tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

Penulis : Syahrial Fathur Rozi Darmawan (Mahasiswa Untag)

Editor : Arif Ardliyanto