Dilema Kenaikan PPN 2025, Antara Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 telah menimbulkan perdebatan sengit. 

Kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara tersebut dikhawatirkan akan membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang masih berjalan lambat.

Baca Juga

Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP, Pakuwon Group Semangat Jual dan Bangun Hunian Baru

Ulul Albab, Ketua ICMI Orwil Jatim, dalam tulisannya "Menguji Kenaikan PPN: Harapan Baru untuk Rakyat Indonesia di Tahun 2025," mengungkapkan kekhawatiran tersebut. 

Ia mempertanyakan urgensi kenaikan PPN di saat daya beli masyarakat masih tertekan akibat inflasi dan angka pengangguran yang relatif tinggi. 

"Seorang pemimpin besar bukan hanya yang melanjutkan kebijakan yang ada, tetapi yang mampu melihat lebih jauh dan memberikan solusi yang lebih baik untuk masa depan rakyat," tegasnya.

Kenaikan PPN diperkirakan akan langsung berdampak pada harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat semakin tergerus. Kondisi ini, menurut Ulul Albab, berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi di berbagai sektor.

Sebagai perbandingan, Vietnam justru mengambil langkah sebaliknya dengan menurunkan tarif PPN untuk mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Meskipun berisiko mengurangi pendapatan negara dalam jangka pendek, kebijakan ini dianggap sebagai langkah berani untuk mempercepat perputaran uang di masyarakat dan memperbaiki ekonomi secara keseluruhan.

Baca Juga

PGN dan PPN Kerjasama Sinergi Marketing Produk

Untuk itu, Ulul Albab menyarankan beberapa alternatif kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Pertama, reformasi sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil, memastikan semua lapisan masyarakat berkontribusi tanpa membebani kelompok ekonomi lemah. 

Kedua, peningkatan pendapatan pajak dari sektor-sektor potensial seperti digital, e-commerce, dan teknologi, melalui pengawasan yang lebih ketat dan pemanfaatan teknologi.

Ketiga, pemberian insentif kepada sektor-sektor produktif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Terakhir, penguatan ekonomi berbasis pedesaan untuk menciptakan ekonomi pedesaan yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dengan demikian, diharapkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan negara akan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai tanpa harus memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.

Selain itu, Ulul Albab juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat. Penjelasan yang jelas dan gamblang mengenai alasan dan dampak kenaikan PPN sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik. 

"Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kenaikan PPN akan berkontribusi pada pembangunan nasional tanpa membebani rakyat secara berlebihan," tegasnya.

Keputusan mengenai kenaikan PPN di tahun 2025 akan sangat menentukan arah ekonomi Indonesia. Pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan secara matang dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. 

Pembatalan atau penundaan kenaikan PPN, disertai dengan reformasi perpajakan yang komprehensif dan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada rakyat, dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Indonesia perlu menemukan titik temu antara kebutuhan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Editor : Ali Masduki