Kasus Bullying di SMP Surabaya Jadi Sorotan, DPRD Rapat Evaluasi, Dinas Pendidikan Bilang Begini!

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Surabaya kembali dihebohkan dengan kasus bullying yang terjadi di salah satu SMP Negeri. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial dan menuai perhatian luas, baik dari masyarakat maupun pihak berwenang. 

Tidak tinggal diam, Komisi D DPRD Kota Surabaya segera menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk membahas penyelesaian masalah ini secara menyeluruh.

Baca Juga

Kasus Bullying Kembali Guncang Surabaya, PSI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Rapat Evaluasi untuk Perbaikan Sistem
Komisi D DPRD Surabaya, yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan, mengundang berbagai pihak terkait dalam rapat tersebut. Hadir dalam diskusi ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), serta perwakilan dari Polres Tanjung Perak Surabaya.

Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan DP5A. Ia berharap agar penyelesaian kasus ini tidak hanya tuntas, tetapi juga menghasilkan langkah preventif yang nyata untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Kami akan terus mengawal agar kasus ini selesai dengan baik. Ini harus menjadi contoh evaluasi bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan DP5A agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban bullying di Surabaya,” ujar Akmarawita saat ditemui awak media, Rabu (8/1/2025).

Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah serta penguatan pengawasan terhadap siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Menurut Akmarawita, komunikasi antara Dinas Pendidikan, DP5A, dan orang tua siswa juga perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman.

“Banyak kasus bullying terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, penting untuk menjalin sinergi antara sekolah dan keluarga,” tambahnya.

Perwakilan dari Polres Tanjung Perak menyampaikan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menangani kasus ini, mengingat dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak. Pihak kepolisian menyarankan agar mediasi menjadi jalan utama penyelesaian kasus ini, untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul jika kasus sampai ke ranah pengadilan.

“Kami sangat berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan mediasi. Jika masuk ke pengadilan, hal ini dapat memengaruhi masa depan anak-anak yang terlibat,” ujar perwakilan kepolisian tersebut.

Akmarawita juga mengimbau para influencer dan konten kreator untuk lebih bijak dalam memposting konten, terutama yang berhubungan dengan kasus bullying. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan masyarakat dan tidak memperburuk situasi dengan unggahan yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ir. Yusuf Masruh, M.M., menyatakan bahwa rapat ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kejadian yang ada, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Salah satunya adalah memberikan pendampingan intensif kepada siswa melalui guru BK dan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak tetap bisa berinteraksi dengan baik di sekolah, namun dalam batas-batas yang saling menghormati, sehingga lingkungan belajar tetap kondusif,” jelas Yusuf.

Dengan berbagai langkah yang telah dirumuskan, diharapkan kasus bullying ini menjadi titik balik untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih ramah anak di Kota Surabaya.

Editor : Arif Ardliyanto