JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Upaya menarik lebih banyak investor ke Indonesia harus dilakukan secara serius dengan memastikan tata kelola yang bersih dan transparan. Salah satu langkah penting adalah menempatkan individu berintegritas tinggi di lembaga-lembaga pengelola investasi guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus diisi oleh sosok-sosok yang berintegritas tinggi dan bebas dari praktik KKN. Menurutnya, dengan demikian, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat terjaga, serta menghindari pemborosan.
"Maka yang terjadi adalah tentu akan menjadi efisiensi, efektivitas, dan tidak ada penganggaran yang sia-sia," ujar Yudi kepada MNC Portal Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa dengan tata kelola yang bersih, BPI Danantara dapat terhindar dari aliran dana kotor yang berpotensi digunakan untuk suap atau penyimpangan anggaran lainnya.
Pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, menurut Yudi, peningkatan ekonomi tersebut harus didukung oleh pendekatan hukum yang tepat, terutama dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Suatu negara jika pemberantasan korupsinya sangat masif dan dipercaya oleh luar negeri, bahwa benar ketika berbisnis di Indonesia itu aman tanpa ada korupsi, maka mereka akan berbondong-bondong melakukan investasi di Indonesia," jelasnya.
Editor : Arif Ardliyanto