Eri Pamer Efisiensi Anggaran Surabaya, Pernah Diremehkan, Kini Dipakai Jadi Instruksi Presiden

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah lebih dulu melakukan efisiensi anggaran sebelum adanya instruksi pemangkasan dari pemerintah pusat. Bahkan, kebijakan ini kini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja negara dan daerah.

Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa sejak tahun 2024, Pemkot Surabaya telah memangkas berbagai anggaran, termasuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan kegiatan seremonial yang dianggap tidak esensial.

Baca Juga

PKS Surabaya 'Curi' Perhatian Eri Cahyadi Pasca Pilkada, Ajak Kolaborasi Lebih Mendalam

"Tahun lalu, saya memutuskan untuk memangkas ATK dan menghapus kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, tapi sekarang kebijakan serupa juga diterapkan di kementerian," ujar Eri, Sabtu (8/2/2025).

Langkah ini kini semakin diperkuat dengan kebijakan nasional, yang menginstruksikan pemangkasan anggaran Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD Tahun 2025.

Untuk tahun 2025, Pemkot Surabaya meningkatkan efisiensi dengan memangkas ATK hingga 30% dan mengganti penggunaan konvensional dengan teknologi digital.

Baca Juga

Eri Cahyadi, Calon Wali Kota Surabaya 2024 yang Siap Melenggang Tanpa Lawan

"Kalau bisa pakai gadget, kenapa harus pakai ATK? Dengan digitalisasi, anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat," tegasnya.

Selain itu, kunjungan kerja (kunker) luar negeri dan perjalanan dinas juga dihapus, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial.

"Dulu banyak yang mengkritik kebijakan saya, tapi sekarang terbukti bahwa langkah ini benar demi efisiensi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Baca Juga

Tretan Dhibik Surabaya Utara Solid Dukung Eri Cahyadi-Armuji Periode Kedua

Meski melakukan efisiensi, Eri memastikan bahwa gaji dan tunjangan PNS tetap aman. Namun, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja dapat disesuaikan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun.

Sementara itu, anggaran Rp1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikaji ulang bersama DPRD Surabaya. Sebagian dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

"Kami ingin memastikan setiap anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pembangunan di Surabaya bisa lebih cepat," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto