DPR RI dan BGN Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Kediri, Tingkatkan Gizi Masyarakat

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kediri, Rabu, 26 Februari 2025. Acara yang digelar di Pare’s Resto Kediri ini dihadiri sekitar 300 peserta dan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi serta kesejahteraan masyarakat.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sosialisasi di Kediri dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, serta perwakilan BGN, Meida Octarina.
Heru Tjahjono menjelaskan bahwa Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan.
“Program ini merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang memadai. Di Kabupaten Kediri, program ini telah dimulai pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Heru.
Program MBG di Kediri dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan menyediakan 3.101 porsi per hari di 27 sekolah. Salah satunya adalah SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu.
“Tahap awal melibatkan 54 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu yang disediakan terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka dengan nilai Rp10.000 per porsi. Namun, susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna belum termasuk dalam menu saat ini,” jelas Heru.
Meski telah berjalan, program ini masih menghadapi beberapa kendala. Heru mengungkapkan bahwa dari tiga dapur SPPG yang direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul, hanya satu dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh.
“Dua dapur lainnya masih tertunda akibat kendala administratif dan teknis. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan izin agar program ini dapat berjalan optimal,” harapnya.
Badan Gizi Nasional sebagai pengelola program MBG telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas dan mendukung perekonomian lokal,” tambah Meida Octarina dari BGN.
Editor : Ali Masduki