Pemprov Jatim Jadikan SMKN Maritim Lamongan Sekolah Rakyat, Gratis untuk Warga Kurang Mampu

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah mempersiapkan SMKN Maritim di Brondong, Lamongan, untuk menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah ini akan menjadi percontohan sekaligus bagian dari transformasi pendidikan inklusif di Jawa Timur.

Rencananya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan melakukan peninjauan langsung ke sekolah tersebut guna memastikan kesiapan fasilitas dan program pembelajarannya.

“Ibu Gubernur akan meninjau calon Sekolah Rakyat di Lamongan, yaitu SMK Maritim yang dulu pernah diresmikan beliau. Saat ini jumlah siswanya masih kurang dari 50. Maka dari itu, akan kita kembangkan menjadi Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, Selasa (15/4/2025).

Selain di Lamongan, Pemprov Jatim telah menyiapkan 25 lokasi Sekolah Rakyat lainnya yang tersebar di berbagai daerah, seperti Probolinggo, Batu, dan Malang. Menariknya, tidak semua lokasi menggunakan gedung sekolah. Beberapa akan memanfaatkan fasilitas milik instansi lain, seperti asrama dan ruang kelas di panti milik Dinas Sosial.

“Bisa juga menggunakan bangunan yang bukan sekolah, asal bisa dimodifikasi untuk kegiatan belajar mengajar,” tambah Aries.

Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan bertugas menyediakan tenaga pengajar baru. Aries menegaskan bahwa guru Sekolah Rakyat tidak diambil dari sekolah yang sudah ada karena sebagian besar masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

“Kami akan bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Malang (UM) untuk perekrutan guru. Mereka harus sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG),” jelasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, sejauh ini ada 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Sebanyak 164 titik merupakan usulan dari pemerintah daerah, sementara 45 titik lainnya merupakan aset milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang siap digunakan mulai Juli 2025.

Lokasi tersebut mencakup 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof, termasuk di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Bahkan, dua titik diusulkan langsung oleh perguruan tinggi.

“Jumlah ini masih bisa bertambah. Kami tetap membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis,” ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat dirancang untuk siswa dari keluarga miskin (desil 1–3 dalam Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN). Pendidikan diberikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan seluruh biaya ditanggung negara—100% gratis, termasuk asrama.

Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum nasional, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki standar kompetensi yang sama dengan sekolah formal lainnya.

Editor : Arif Ardliyanto