Mantan Wabup Blitar Buka Suara soal Dugaan Korupsi DAM Kali Bentak Rp4,9 Miliar

Menanggapi mencuatnya nama TP2ID dalam pusaran kasus ini, mantan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, angkat bicara. Ia mengaku sejak awal mendukung pembentukan TP2ID, yang digagas oleh Bupati Blitar saat itu, Rini Syarifah, untuk mempercepat pembangunan.

"Awalnya saya setuju. Tapi kok ketuanya malah dari tokoh agama, ya sudah lah, jalan saja," ujar Rahmat saat dihubungi secara terpisah.

Namun, seiring berjalannya waktu, Rahmat melihat banyak kejanggalan. Ia mengungkapkan, sejumlah anggota TP2ID dari kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Brawijaya Malang, justru memilih mundur.

"Saya pernah ikut rapat TP2ID, tapi suasananya aneh. Mereka diam saja. Saya akhirnya memilih keluar," ungkapnya.

Rahmat juga mengenang momen saat dirinya menghadiri pelantikan pengurus Gapensi Jawa Timur di Kampung Coklat, Blitar. Saat itu, ia sempat bertanya mengapa Gapensi, organisasi besar di bidang konstruksi, enggan mengerjakan proyek di Blitar.

"Jawabannya mengejutkan. Mereka bilang tidak berani karena harus setor 30 persen dan semua harus lewat TP2ID," ungkap Rahmat yang kini menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Seluruh Indonesia (IPHI).

Kasus korupsi DAM Kali Bentak kini menjadi perhatian luas masyarakat Blitar. Dengan nilai proyek mencapai Rp4,9 miliar dan indikasi pelanggaran prosedur, Kejari Blitar berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Termasuk jika ada keterlibatan pihak-pihak lain di luar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Editor : Arif Ardliyanto