Gus Lilur Prihatin Tikus Berdasi Gerogoti Situbondo, Desak Investigasi Mendalam Kasus Dana Pokir

SITUBONDO – Pengusaha muda asal Situbondo, Jawa Timur, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, prihatin tanah kelahirannya digerogoti tikus berdasi. Menurutnya, Situbondo saat ini tengah menghadapi krisis korupsi.

"Situbondo darurat korupsi," tegas Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/5/2025). 

Baca Juga

Gus Lilur Tunda Kunjungan Kerja ke China Demi Izin Budidaya Lobster di Vietnam

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus dugaan korupsi yang tengah bergulir. Mantan Bupati Situbondo telah ditahan KPK, Wakil Bupati dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Situbondo diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana hibah dan dana wasbang.

Bahkan terbaru, muncul dugaan korupsi dana Pokir APBD Situbondo yang melibatkan puluhan anggota DPRD periode 2019-2024.

Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (LBH GKS BASRA) dan Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, Advokasi (GP SAKERA), terkait maraknya dugaan korupsi di Situbondo tersebut juga mengkritisi lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dana Pokir APBD Situbondo yang telah dilaporkan ke Kejari Situbondo. 

Baca Juga

BALAD Grup Raih Terobosan Besar, 14 dari 16 Proposal Budidaya Lobster di Teluk Kangean Kantongi Izin

"Kasus ini terkesan mandek dan tanpa kejelasan," tegasnya 

Menurut Gus Lilur dugaan kasus korupsi Situbondo melibatkan banyak pihak, termasuk puluhan orang yang diperiksa terkait dana hibah Jatim, Wakil Bupati dan anggota DPRD Provinsi Jatim terkait dana wasbang.

Untuk itu LBH GKS BASRA dan GP SAKERA mengambil langkah tegas. Kedua lembaga ini telah mendatangi Kejari Situbondo untuk mendesak pengusutan tuntas kasus dana Pokir. 

Baca Juga

KKP RI Tinjau Budidaya Lobster Canggih di Kangean!

"Kami meminta Kejari Situbondo menangani kasus ini dengan serius dan cepat, hingga puluhan pelakunya dipenjara," tegas Gus Lilur.

Langkah selanjutnya, LBH GKS BASRA dan GP SAKERA akan mendatangi KPK pada Senin, 26 Mei 2025. 

"Kami akan meminta KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi (KORSUP) pada Kejari Situbondo, atau bahkan mengambil alih penanganan kasus ini sesuai kewenangan KPK," jelas Gus Lilur. Untuk itu, dua bus telah disiapkan untuk membawa massa ke KPK.

Baca Juga

Balad Grup dan Mitra Targetkan Pemijahan Satu Miliar Nauplisoma Lobster

Gus Lilur menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menggelorakan perlawanan terhadap korupsi di Situbondo. 

LBH GKS BASRA akan fokus pada pendampingan hukum, pelaporan tindak pidana korupsi, dan memastikan pelaku korupsi dipenjara. Sementara GP SAKERA akan melakukan perlawanan, advokasi, dan edukasi anti-korupsi di Situbondo.

Editor : Ali Masduki