Warga Jombang Keluhkan Sekolah Rusak dan Gaji Guru Ngaji ke DPRD Jatim Saat Reses

JOMBANG, iNewsSurabaya.id – Kondisi sekolah yang memprihatinkan serta minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru ngaji menjadi sorotan utama dalam reses Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, di Mojowarno, Jombang, Selasa (1/7/2025). Dalam agenda serap aspirasi masyarakat tersebut, berbagai keluhan mencuat dari para pendidik, tokoh masyarakat hingga pemuda.

Kegiatan yang digelar di Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila itu menghadirkan kepala sekolah, guru formal dan nonformal, tokoh agama, hingga pengelola pendidikan swasta. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum tersentuh perhatian pemerintah.

Baca Juga

Ancaman Nyata di Kota Santri: 271 Warga Jombang Terjerat Narkoba Tahun 2025, Mayoritas Buruh!

Fery Kurniawan, Kepala SMK Pancasila Mojowarno, mengeluhkan kondisi bangunan sekolahnya yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, ia juga menyoroti berkurangnya jumlah penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP).

"Dulu siswa kami banyak yang dapat PIP, sekarang menurun drastis. Padahal, mayoritas berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah," ungkap Fery di hadapan anggota Komisi A DPRD Jatim itu.

Muhammad Nur Husaini, Kepala SMA Pancasila, menambahkan bahwa masalah serupa juga terjadi di lembaganya. Selain PIP, ia menyoroti ketimpangan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga

Cara Unik Warga Jombang Peringati HUT ke-80 RI, Gelar Upacara di Tengah Sawah

"Guru di bawah Kemenag masih bisa dapat tunjangan inpassing. Sementara kami yang di bawah Dinas Pendidikan sudah tidak dapat lagi. Ini jelas tidak adil," tegas Husaini.

Keluhan serupa datang dari Mubaiyyinah, seorang guru ngaji di TPQ Mojowarno. Ia menyayangkan belum adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap para pengajar Alquran.

"Gaji guru ngaji masih belum layak. Bahkan, banyak tempat mengaji yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kami berharap ada insentif rutin untuk guru TPQ di Mojowarno," tuturnya.

Baca Juga

Miris! Dua Warga Jombang Setubuhi Anak Masih SD, Satu Pelaku Masih Dibawah Umur

Menanggapi hal tersebut, Sumardi mengaku prihatin atas kondisi sekolah yang sudah rusak parah, terutama di SMK Pancasila. Ia menyebut banyak bagian bangunan yang rapuh dan membahayakan proses belajar siswa.

“Ini sudah tidak bisa ditunda. Bangunan tua yang rusak harus segera direnovasi agar siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman,” ujar legislator yang akrab disapa Cak Sumardi itu.

Ia memastikan telah menindaklanjuti aspirasi terkait sekolah rusak. Proposal bantuan dari APBD Jatim juga sudah diajukan pihak sekolah, dan saat ini dalam tahap pengawalan.

Baca Juga

Aksi Para Perwira Polisi Jombang, Susuri Banjir untuk Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak

"Proposal sudah kami kirim ke dinas. Kami akan kawal sampai terealisasi. Saat ini, ruang kelas yang rusak digantikan ruang lain agar kegiatan belajar tidak terhenti," ucapnya.

Sumardi juga menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi terkait PIP dan insentif guru TPQ kepada pihak eksekutif. Menurutnya, perlu kajian data agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran.

Sebagai solusi jangka panjang, pihak SMK Pancasila berencana membangun gedung sekolah bertingkat guna mengatasi keterbatasan ruang belajar. Saat ini, sekolah memiliki sembilan rombongan belajar (rombel) dengan fasilitas yang terbatas.

Baca Juga

Kebakaran Rumah di Jombang, Dapur Rata Dengan Tanah, Dua Sepeda Pancal Tinggal Kerangka

"Kami akan bangun bertahap, sesuai kemampuan anggaran. Harapannya, ke depan bisa menampung lebih banyak siswa dengan fasilitas yang layak," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto