P-APBD Jatim 2025 Disetujui, Anggaran Naik untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Khofifah memastikan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran karena berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). “Sasaran salah sudah sangat kecil karena fokus pada kelompok masyarakat di desil 1 dan 2,” tegasnya.

Selain itu, pembangunan karakter, pemberdayaan desa, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif juga menjadi perhatian. “Kami ingin pembangunan Jawa Timur berjalan inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) Kementerian Dalam Negeri per 5 September 2024, Jatim mencatat realisasi 57,10 persen, tertinggi kedua di Indonesia setelah Gorontalo. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 46,36 persen.

Tak hanya pendidikan dan kesehatan, sektor pertanian juga diprioritaskan. Khofifah mengungkapkan bahwa luas tambah tanam (LTT) Jatim mencapai 1,485 juta hektare, tertinggi di Indonesia. Produksi gabah pun ikut melesat hingga 11,316 juta ton, menjadikan Jatim sebagai lumbung padi nasional sejak 2020.

“Data ini sudah kami laporkan ke Presiden Prabowo. Dengan capaian tersebut, kami optimis ketahanan pangan Jatim akan semakin kuat,” jelas Khofifah.

Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menyampaikan seluruh fraksi sepakat menerima P-APBD 2025. “Raperda ini sudah disetujui bersama dan akan segera dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda,” ucapnya.

Khofifah menutup dengan optimisme bahwa P-APBD 2025 akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah dalam P-APBD ini adalah amanah. Kami pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Jawa Timur,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto