Aset Besar, Setoran Kecil: DPRD Jatim Beber Kinerja BUMD yang Beratkan APBD

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Harapan besar pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata belum sepenuhnya terwujud. Di balik aset besar dan suntikan modal dari APBD, masih ada BUMD yang dinilai berjalan di tempat, bahkan merugi.

Sorotan tajam itu datang dari DPRD Jawa Timur. Melalui Panitia Khusus (Pansus) BUMD, para wakil rakyat kini tengah “membongkar” satu per satu kinerja BUMD, termasuk anak dan cucu perusahaannya. Tujuannya jelas: memastikan BUMD benar-benar hadir untuk melayani masyarakat sekaligus memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah.

Baca Juga

75 Anak di Jawa Timur Terinfeksi HIV, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan dari Ibu ke Anak

Anggota Pansus DPRD Jatim, H Satib, menegaskan bahwa BUMD tidak bisa hanya berdiri sebagai simbol. Ada dua fungsi utama yang harus berjalan beriringan, yakni pelayanan publik dan kemampuan bisnis.

“BUMD ini dibentuk bukan sekadar untuk ada. Mereka punya tugas melayani masyarakat, tapi juga harus sehat secara bisnis. Yang ingin kita lihat, sejauh mana kontribusinya terhadap pemerintah daerah,” ujar Satib, Senin (15/12).

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jatim itu, evaluasi DPRD selama ini kerap menemukan fakta pahit. Tak sedikit anak perusahaan BUMD yang kinerjanya jauh dari harapan. Beberapa bahkan disebut “hidup segan mati tak mau” dan terus mencatatkan kerugian.

Baca Juga

Cegah Gelombang PHK, DPRD Jatim Tambahkan Anggaran Pelatihan Kerja Anak Muda Rp18,5 Miliar

“Setiap pembahasan LKPJ Gubernur, selalu saja ada anak perusahaan BUMD yang tidak optimal. Ada yang rugi dan akhirnya justru membebani keuangan daerah,” ungkapnya.

Editor : Arif Ardliyanto