Respon Dunia Hukum Digital, Calon Advokat Dibekali Etika dan Praktik E-Court, Apa Itu?

Ketua DPC PERADI Gresik, Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., mengapresiasi penyelenggaraan PKPA yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara regional. Menurutnya, model ini membuka akses bagi calon advokat dari berbagai daerah di Jawa Timur yang belum memiliki fasilitas PKPA mandiri.

“PKPA regional ini melibatkan beberapa DPC PERADI di Jawa Timur. Harapannya, bisa menjadi pilot project bagi pelaksanaan PKPA di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga menyebut kegiatan ini mendapat perhatian positif dari pimpinan PERADI Nasional, termasuk Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M., Ketua Umum DPN PERADI.

Dari sisi teknis pelaksanaan, Ketua Panitia PKPA, Muhamad Chaidar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penerapan sistem hybrid disesuaikan dengan perkembangan dunia peradilan yang kini semakin mengandalkan teknologi. 

“Persidangan elektronik sudah menjadi realitas. Karena itu, kami memanfaatkan fasilitas laboratorium hukum e-court FH UWP agar peserta terbiasa dengan praktik hukum modern,” jelasnya.

Sementara itu, Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., menegaskan bahwa PKPA merupakan bagian strategis dari visi FH UWP sebagai “school of litigator.” Program ini tidak hanya menyiapkan lulusan yang andal di ruang sidang, tetapi juga selaras dengan visi universitas sebagai Sociopreneur University.

“Kami ingin lulusan hukum FH UWP mampu menjadi legalpreneur, menjalankan profesi hukum dengan orientasi dampak sosial. Profesi advokat adalah salah satu jalannya, dan PKPA menjadi gerbang awalnya,” tegas Andy.

Melalui PKPA ini, FH UWP dan PERADI Gresik berharap lahir advokat-advokat muda yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga beretika, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial.

Editor : Arif Ardliyanto