Perindo Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Wali Kota Madiun

MADIUN, iNewsSurabaya.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Madiun menegaskan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat di wilayah Kota Madiun.

Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Partai Perindo Kota Madiun, Armaya menegaskan bahwa, proses penegakan hukum harus berjalan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Baca Juga

Usut Dugaan Korupsi DABN, Kejati Jatim Buka Peluang Periksa Soekarwo

“Tidak boleh ada yang kebal hukum di Madiun. Kami meminta KPK mengusut tuntas seluruh indikasi tindak pidana korupsi yang ada, siapa pun yang terlibat, tanpa terkecuali,” tegas Armaya, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, termasuk dalam menilai benar atau tidaknya keterlibatan pihak tertentu. Namun demikian, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti di permukaan.

“Penanganan kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan tata kelola pemerintahan. Jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan ruang kompromi bagi praktik korupsi,” lanjutnya.

Baca Juga

Kadishub Jatim Nyono Enggan Tanggapi Kasus Dugaan Korupsi DABN

Armaya juga mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah dan pejabat publik, khususnya di Kota Madiun, agar senantiasa mawas diri dan menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan.

Sebagai partai yang menjunjung politik bersih, DPD Partai Perindo Kota Madiun menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh kader dan pejabat publik yang diusung Partai Perindo agar tetap berkinerja baik, profesional, serta bebas dari praktik korupsi.

“Perindo tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam bentuk apa pun. Kami berkomitmen menjaga integritas kader dan memastikan setiap amanah dijalankan untuk kepentingan rakyat,” tutup Armaya.

Baca Juga

DABN Bukan Anak Usaha BUMD, Kejati Jatim Ungkap Peran Mantan Gubernur

DPD Partai Perindo Kota Madiun menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan pemerintahan yang bersih.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun, Maidi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Madiun, Senin (19/1/2026). OTT ini terkait fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).

Editor : Arif Ardliyanto