Kebocoran Data Mahasiswa, Alarm Serius bagi Dunia Pendidikan di Era Digital

Kepercayaan publik adalah modal utama lembaga pendidikan. Sekali rusak, upaya memulihkannya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi seharusnya menjadi prioritas strategis, bukan sekadar kewajiban administratif yang dijalankan formalitas.

Pengalaman di lingkungan Direktorat Sistem Informasi YPTA Surabaya menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap risiko. Standar keamanan, tata kelola yang baik, serta mitigasi berbasis standar internasional memang penting. Namun, teknologi secanggih apa pun akan rapuh jika tidak didukung oleh perilaku pengguna yang bijak.

Keamanan data adalah tanggung jawab kolektif. Kehati-hatian dalam mengelola informasi pribadi harus menjadi literasi dasar di era digital. Satu kelalaian kecil bisa berdampak besar, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi institusi secara keseluruhan.

Perlindungan Data dalam Bingkai Hukum

Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa isu data pribadi bukan lagi wilayah abu-abu. Institusi sebagai pengendali data memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memastikan penggunaan data sesuai prinsip yang berlaku. Pelanggaran tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana.

Bagi dunia pendidikan, pemahaman dan implementasi UU PDP harus menjadi agenda bersama. Sosialisasi berkelanjutan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan menjadi kunci agar kesadaran hukum tumbuh seiring kemajuan teknologi.

Menuju Budaya Pengelolaan Data yang Bertanggung Jawab

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya membangun sistem yang aman, tetapi membentuk budaya pengelolaan data yang bertanggung jawab. Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kehati-hatian, kesadaran, dan tanggung jawab digital kepada seluruh sivitas akademika.

Di era digital, menjaga data pribadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Kesadaran kolektif dan sinergi semua pihak menjadi kunci agar data mahasiswa tetap terlindungi dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tetap terjaga.

Penulis:

Eko Halim Santoso, S.Kom., M.Kom. Direktur Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya

Editor : Arif Ardliyanto