198 Proyek Perumahan Terancam Mandek, REI Jatim Sebut Investasi Capai Rp23 Triliun

DPD REI Jawa Timur juga menyoroti adanya sejumlah lahan yang dimasukkan dalam zona LSD meskipun secara faktual tidak memungkinkan dijadikan sawah.

Beberapa di antaranya bahkan berada di kawasan perbukitan atau pegunungan yang tidak memiliki sumber air memadai untuk aktivitas pertanian.

“Banyak lahan yang sebenarnya tidak bisa menjadi sawah, misalnya di daerah pegunungan yang tidak ada sumber airnya. Tetapi tetap dimasukkan dalam zona LSD,” jelasnya.

Meski demikian, para pengembang menegaskan bahwa mereka tetap mendukung penuh program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah.

Namun mereka berharap kebijakan tersebut tidak sampai menghambat sektor lain yang juga strategis bagi perekonomian nasional, termasuk program pembangunan tiga juta rumah yang tengah dicanangkan pemerintah.

Menurut Ilyas, sektor properti memiliki efek ekonomi yang sangat luas karena terhubung dengan lebih dari 170 sektor industri pendukung, mulai dari industri bahan bangunan, transportasi logistik, hingga jasa konstruksi.

Jika pembangunan perumahan terhenti, dampaknya akan merembet ke berbagai sektor tersebut.

“Kalau proyek-proyek ini berhenti, bukan hanya pengembang yang terdampak. Lebih dari 170 industri yang terkait dengan pembangunan perumahan juga akan ikut terkena dampaknya, termasuk jutaan tenaga kerja,” ujarnya.

Tidak hanya sektor industri, pemerintah daerah juga berpotensi kehilangan sumber pendapatan penting dari sektor properti.

Beberapa di antaranya berasal dari pajak daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan daerah.

Di sisi lain, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Saat ini backlog atau kekurangan rumah secara nasional diperkirakan telah mencapai lebih dari 9 juta unit.

DPD REI Jawa Timur berharap pemerintah dapat menemukan titik keseimbangan antara program ketahanan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal.

“Kita semua sepakat ketahanan pangan harus berjalan. Tetapi kebutuhan dasar masyarakat untuk memiliki rumah juga harus terpenuhi,” kata Ilyas.

Ia menilai kondisi di Pulau Jawa menjadi tantangan tersendiri karena luas wilayah yang terbatas, sementara jumlah penduduknya sangat besar.

“Pulau Jawa wilayahnya relatif kecil dibanding pulau lain, tetapi penduduknya sangat besar. Kalau semua lahan dikunci menjadi LSD, maka penyediaan rumah akan semakin sulit,” ujarnya.

Editor : Arif Ardliyanto