Kemendagri Beri Peringatan ke Pemda, Nasib 10 Program Prabowo Ditentukan Daerah

Ia menekankan bahwa kualitas data masih menjadi tantangan utama dalam implementasi berbagai program tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mampu menggambarkan secara rinci penerima manfaat, lokasi program, hingga perkembangan pelaksanaannya.

Baca Juga

BPSDM Jatim Gelar Orientasi DPRD se-Jatim, Beri Penguatan Kapasitas untuk Legislator Baru

“Data harus mampu menunjukkan siapa yang menerima manfaat, di mana program dilaksanakan, dan bagaimana progresnya di lapangan,” katanya.

Selain persoalan data, BSKDN juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pendukung, ketersediaan sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas sektor yang belum berjalan optimal.

Berbagai tantangan tersebut ditemukan hampir di seluruh program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, swasembada pangan, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Kemendagri Gelar Lokakarya di Jatim, Bahas Angka Kematian Ibu

Meski demikian, Kemendagri optimistis berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, serta masyarakat.

Program Presiden Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

Melalui pendekatan “Berdata, Berdaya, dan Berdampak”, BSKDN ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan laporan capaian administratif semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga

Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas SDM, Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dampak tersebut diharapkan terlihat dari meningkatnya kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga berkurangnya angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, 10 program prioritas Presiden Prabowo diyakini dapat menjadi penggerak utama pembangunan nasional sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto