Kemendagri Beri Peringatan ke Pemda, Nasib 10 Program Prabowo Ditentukan Daerah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk tidak sekadar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi mampu menerjemahkan berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto menjadi kebijakan yang inovatif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Program Direktif Presiden yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga

Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemkot Surabaya Terganjal Kemendagri, Eri Cahyadi: Tinggal Tunggu Waktu!

Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R.P. Tendean, menegaskan bahwa keberhasilan 10 program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah menjadi faktor penting karena mereka berada di garis depan dalam pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Menurut Noudy, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan program yang efektif dan sesuai kebutuhan warga.

“BSKDN mendorong seluruh pemerintah daerah untuk berdata, berdaya, dan berdampak. Data tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar lahirnya kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

Berhasil Pimpin Jombang, Teguh Narutomo Dinobatkan Sebagai Pj Bupati Terbaik se-Indonesia

Noudy menjelaskan, di era pemerintahan modern, setiap kebijakan publik harus dibangun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar seluruh program nasional berjalan optimal.

Dalam forum tersebut, BSKDN memaparkan 10 program prioritas Presiden Prabowo yang menjadi fokus pengawalan pemerintah daerah. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia menekankan bahwa kualitas data masih menjadi tantangan utama dalam implementasi berbagai program tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mampu menggambarkan secara rinci penerima manfaat, lokasi program, hingga perkembangan pelaksanaannya.

Baca Juga

BPSDM Jatim Gelar Orientasi DPRD se-Jatim, Beri Penguatan Kapasitas untuk Legislator Baru

“Data harus mampu menunjukkan siapa yang menerima manfaat, di mana program dilaksanakan, dan bagaimana progresnya di lapangan,” katanya.

Selain persoalan data, BSKDN juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pendukung, ketersediaan sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas sektor yang belum berjalan optimal.

Berbagai tantangan tersebut ditemukan hampir di seluruh program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, swasembada pangan, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Kemendagri Gelar Lokakarya di Jatim, Bahas Angka Kematian Ibu

Meski demikian, Kemendagri optimistis berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, serta masyarakat.

Program Presiden Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

Melalui pendekatan “Berdata, Berdaya, dan Berdampak”, BSKDN ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan laporan capaian administratif semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga

Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas SDM, Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dampak tersebut diharapkan terlihat dari meningkatnya kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga berkurangnya angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, 10 program prioritas Presiden Prabowo diyakini dapat menjadi penggerak utama pembangunan nasional sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto