Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Hadapi Burnout hingga Self-Harm, Mahasiswa di Surabaya Ini Dapat Pembekalan Kesehatan Mental
Advertisement . Scroll to see content

Alarm Kesehatan Mental di Jatim, IPK Desak Psikolog Klinis Hadir di Seluruh Puskesmas

Minggu, 21 Juni 2026 | 15:25 WIB
  • author Arif Ardliyanto
Alarm Kesehatan Mental di Jatim,  IPK Desak Psikolog Klinis Hadir di Seluruh Puskesmas
Kasus gangguan mental di Jawa Timur menjadi sorotan. IPK Indonesia Jatim mendorong penempatan psikolog klinis berizin di seluruh puskesmas setelah hampir 10 persen anak menunjukkan gejala kecemasan dan depresi. Foto iNewsSurabaya.id/arif

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental di Jawa Timur mendorong Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jawa Timur mengambil langkah strategis. Organisasi profesi tersebut mendesak agar setiap puskesmas memiliki psikolog klinis berizin guna memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat.

Dorongan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Sabtu (20/6/2026). Forum empat tahunan itu menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan mental hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur, Toetiek Septriasih, menegaskan bahwa keberadaan psikolog klinis di puskesmas menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya persoalan kesehatan mental yang dialami masyarakat.

“Fokus kami ke depan adalah mengoptimalkan layanan kesehatan jiwa primer. Salah satu langkah yang harus diwujudkan adalah menghadirkan psikolog klinis di puskesmas,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).


Kasus gangguan mental di Jawa Timur menjadi sorotan. IPK Indonesia Jatim mendorong penempatan psikolog klinis berizin di seluruh puskesmas setelah hampir 10 persen anak menunjukkan gejala kecemasan dan depresi. Foto iNewsSurabaya.id/arif

Menurut Toetiek, tenaga psikolog klinis yang bertugas di fasilitas kesehatan wajib memiliki legalitas lengkap agar pelayanan yang diberikan sesuai standar profesi dan aturan pemerintah.

“Setiap psikolog klinis harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan Konsil Kesehatan Indonesia serta Surat Izin Praktik (SIP) dari pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

Urgensi penempatan psikolog klinis semakin menguat setelah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menemukan tingginya indikasi gangguan mental pada kelompok usia anak dan remaja. Hasil program cek kesehatan gratis menunjukkan adanya gejala kecemasan dan depresi yang cukup mengkhawatirkan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jatim, Cicik Swi Antika, mengungkapkan bahwa hampir 10 persen anak yang mengikuti skrining kesehatan menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis.

“Hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan hampir 10 persen anak yang telah menjalani skrining mengalami gejala kecemasan dan depresi,” kata Cicik.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini terus mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke dalam pelayanan dasar puskesmas. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada keterbatasan tenaga kesehatan jiwa yang tersebar tidak merata di berbagai daerah.

“Ketersediaan tenaga kesehatan jiwa, termasuk psikolog klinis, masih belum merata. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah terpencil, daerah kepulauan, serta kawasan yang memiliki keterbatasan sumber daya kesehatan,” ungkapnya.

Persoalan pemerataan layanan kesehatan mental menjadi salah satu pembahasan penting dalam Muswil IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur 2026. Ketua Panitia Muswil, Gerdaning Tyas Jadmiko, mengatakan forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis organisasi untuk beberapa tahun ke depan.

“Musyawarah Wilayah ini merupakan agenda rutin empat tahunan yang menjadi momentum untuk merumuskan arah organisasi sekaligus menjawab berbagai tantangan kesehatan mental di masyarakat,” ujarnya.

Mengusung semangat kolaborasi, IPK Jatim juga mengajak seluruh profesi kesehatan untuk bersama-sama memperkuat upaya penanganan masalah kesehatan jiwa di Jawa Timur.

“Kami ingin membangun kolaborasi tidak hanya dengan psikolog klinis, tetapi juga seluruh tenaga kesehatan agar kesehatan masyarakat Jawa Timur semakin baik,” tutur Gerda.

Dalam Muswil tersebut, Toetiek Septriasih kembali dipercaya memimpin IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur untuk periode 2026–2030. Terpilihnya kembali Toetiek diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam menjawab tantangan kesehatan mental yang semakin kompleks.

Ketua Umum Pengurus Pusat IPK Indonesia, R.A. Retno Kumolohadi, berharap kepengurusan baru dapat menghadirkan inovasi dan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Siapa pun yang terpilih menjadi ketua harus mampu membawa IPK Indonesia semakin maju dan adaptif terhadap perubahan,” katanya.

Retno juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi anggota serta sinergi program organisasi dengan kebijakan pemerintah daerah agar upaya peningkatan kesehatan mental masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

“Seluruh program yang dijalankan harus selaras dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

 

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut