Jangan Sembarangan Menagih Utang, Ini Standar Baru yang Harus Dipatuhi dalam Penagihan

Jawa Timur dinilai memiliki posisi penting dalam perkembangan industri jasa penagihan. Aktivitas ekonomi yang cukup besar, mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan, perdagangan, industri hingga sektor UMKM, membuat kebutuhan terhadap layanan penagihan ikut berkembang.

Namun, pertumbuhan industri tersebut menurut Satriyo harus berjalan beriringan dengan tata kelola profesi yang baik. Sebab, hasil penagihan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Cara petugas berkomunikasi dengan konsumen, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan menjaga hubungan antarpihak juga menjadi bagian yang tidak kalah penting.

"Kami ingin membangun paradigma bahwa keberhasilan dalam penagihan bukan hanya diukur dari terselesaikannya kewajiban, tetapi juga dari bagaimana seluruh proses tersebut dilaksanakan secara benar, bermartabat, serta tetap menjaga hubungan yang baik antara perusahaan, konsumen, dan seluruh pihak yang berkepentingan," tuturnya.

Karena itu, DPD APJAPI Jawa Timur ingin menjadi ruang bersama bagi para profesional untuk meningkatkan kemampuan sekaligus bertukar pengalaman menghadapi persoalan yang muncul di lapangan.

Satriyo menyebut organisasi juga akan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah, regulator, pelaku industri, mitra usaha, hingga masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai praktik jasa penagihan yang sesuai aturan.

"Kami juga ingin menjadikan DPD APJAPI Jawa Timur sebagai rumah bersama bagi para profesional jasa penagihan. Sebuah organisasi yang tidak hanya hadir ketika ada persoalan, tapi juga mampu menjadi tempat berdiskusi, belajar, berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Sekjen DPP APJAPI Cek Fatwa menambahkan, keberadaan organisasi tidak hanya ditujukan untuk menjadi wadah perusahaan jasa penagihan. APJAPI juga ingin membangun komunikasi dan kolaborasi antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta masyarakat.

"APJAPI hadir untuk membangun komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem jasa penagihan yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat bagi semua pihak," kata Cek Fatwa.

Penguatan profesi tersebut menjadi salah satu agenda utama DPD APJAPI Jawa Timur setelah jajaran pengurus baru resmi dikukuhkan dan dilantik di Surabaya.

R Satriyo Budi Utomo dipercaya memimpin DPD APJAPI Jawa Timur sebagai ketua. Sementara posisi sekretaris dijabat Khoirul Amasut Thohhirin dan bendahara Nico Andriana.

Struktur kepengurusan juga diisi Maulana Pamungkas sebagai Kabid Organisasi dan Keanggotaan, Zulhilmi Rizki Filhaj sebagai Kabid Hukum, serta Aris Socha Fauzi sebagai Kabid Humas.

Dengan kepengurusan baru tersebut, DPD APJAPI Jawa Timur menargetkan terbentuknya industri jasa penagihan yang lebih tertib, profesional dan transparan. Orientasinya bukan hanya pada penyelesaian kewajiban, tetapi juga bagaimana seluruh proses berlangsung dengan tetap menghormati hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Editor : Arif Ardliyanto