Jangan Asal Investasi, Industri Jatim Diingatkan Soal Balik Modal Bisnis di Era Transisi Energi

Menurut dia, pemerintah dan dunia usaha perlu mencari pola pembiayaan yang dapat mengurangi beban investasi tanpa menghilangkan prinsip keekonomian proyek.

“Dari sisi pemerintah pun harus berstrategi untuk mencari mekanisme pendanaan strategis, bagaimana supaya industri tidak terlalu terbebani. Itu memang menjadi tantangan ke depan,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah Jawa Timur melihat transisi energi harus ditempatkan dalam konteks struktur ekonomi daerah. Sektor industri menjadi salah satu penopang utama perekonomian sehingga kebijakan energi harus tetap menjaga produktivitas dan daya saing dunia usaha.

Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Jawa Timur, Sri Muti'atun Sintawati, ST, MMT, mengatakan sektor manufaktur memberikan kontribusi sekitar 31,27 persen terhadap perekonomian Jawa Timur. Sektor tersebut juga menyerap sekitar 14,64 persen tenaga kerja.

“Industri Jawa Timur merupakan kontributor terbesar kedua di skala nasional. Struktur ekonomi Jawa Timur menunjukkan sektor industri memiliki kontribusi terbesar, sekitar 31,27 persen, dan menyerap tenaga kerja sebesar 14,64 persen,” jelas Sri.

Kondisi tersebut membuat transisi energi tidak bisa dilakukan secara terpisah dari agenda pembangunan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan harus memperhitungkan kebutuhan energi industri sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih.

13 Kawasan Industri Jadi Titik Strategis

Sri menyebut pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat transisi energi di Jawa Timur. Saat ini terdapat 13 kawasan industri yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Surabaya, Gresik, Pasuruan, Tuban dan Lamongan.

Keberadaan kawasan tersebut dinilai dapat menjadi titik strategis dalam membangun ekosistem energi yang lebih bersih. Namun, pengembangan kawasan industri perlu berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur energi dan transportasi di wilayah sekitarnya.

“Keberadaan kawasan-kawasan industri ini berpotensi membantu akselerasi transisi energi. Sinergi antara pembangunan di dalam kawasan industri dengan infrastruktur yang ada di sekitarnya menjadi perhatian penting,” katanya.

Menurut Sri, arah pengembangan kawasan industri dan kebutuhan infrastrukturnya telah mulai masuk dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah, termasuk rencana tata ruang dan dokumen pembangunan daerah.

Namun, tantangan transisi energi Jawa Timur tidak hanya berada di kawasan industri. Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat sektor transportasi dan logistik juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Jawa Timur memiliki luas wilayah sekitar 48.000 kilometer persegi atau sekitar 36 persen dari luas Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta jiwa, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat turut menghasilkan kebutuhan energi yang besar.

Karena itu, pengembangan kendaraan listrik, terutama untuk kendaraan komersial, angkutan umum dan sektor logistik, dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar.

“Selain sektor industri, transportasi dan logistik juga cukup krusial. Percepatan adopsi kendaraan listrik untuk kebutuhan komersial, logistik maupun transportasi publik perlu mendapatkan perhatian,” ujar Sri.

Pada akhirnya, percepatan transisi energi Jawa Timur membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbicara mengenai teknologi. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi dan perencanaan yang memberikan kepastian, sementara industri harus memastikan setiap investasi memiliki perhitungan ekonomi yang realistis.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar transisi energi tidak menjadi beban baru bagi dunia usaha. Sebaliknya, perubahan menuju energi yang lebih bersih diharapkan dapat membuka peluang investasi sekaligus memperkuat daya saing industri Jawa Timur dalam jangka panjang.

Editor: Arif Ardliyanto