85 Pejabat Pemkot Surabaya Dirombak, Lurah Semolowaru Naik Jadi Camat Tegalsari, Ini Pesan Wali Kota

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sebanyak 85 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat amanah baru. Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya mengisi sejumlah posisi yang masih kosong.

Pelantikan berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10/2026). Dari 85 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 orang merupakan pejabat eselon III dan 72 lainnya pejabat eselon IV.

Baca Juga

Kursi Jabatan Pemkot Surabaya Memanas, 79 Pejabat Dipindah Tugas Jelang Akhir Tahun?

Salah satu pejabat yang mendapat promosi yakni Lurah Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kenny Pieter Tupamahu. Ia dipercaya menempati jabatan baru sebagai Camat Tegalsari Surabaya.

Kenny sebelumnya dikenal aktif turun ke tengah masyarakat dan menangani berbagai persoalan warga di wilayah Semolowaru. Kini, pengalaman tersebut akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas di wilayah Kecamatan Tegalsari.

Sebanyak 85 pejabat Pemkot Surabaya mendapat promosi, rotasi, dan mutasi. Lurah Semolowaru Kenny Pieter Tupamahu promosi jadi Camat Tegalsari. Foto iNewsSurabaya.id/arif

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelantikan dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong sekaligus melakukan penyegaran melalui rotasi pejabat pada jenjang jabatan yang sama.

Baca Juga

Cantiknya Pejabat Pemkot Surabaya Berlenggak-Lenggok di Catwalk, Ada yang Bawa Tas Produk UMKM

Namun, Eri mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak pada pekerjaan administratif. Menurutnya, aparatur pemerintah harus berani turun langsung ke lapangan dan mengambil tindakan ketika menemukan persoalan yang telah memiliki dasar aturan.

“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” kata Eri.

Eri mencontohkan persoalan penjualan minuman keras (miras) secara eceran. Jika aktivitas tersebut memang telah dilarang oleh peraturan, pejabat di lapangan diminta tidak berhenti pada pemberian peringatan.

Menurutnya, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegasnya.

Editor: Arif Ardliyanto