85 Pejabat Pemkot Surabaya Dirombak, Lurah Semolowaru Naik Jadi Camat Tegalsari, Ini Pesan Wali Kota

Ia menjelaskan, mekanisme peringatan baru diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam aturan yang menjadi dasar penindakan. Pemerintah, kata Eri, dapat melakukan penyempurnaan regulasi apabila ditemukan celah dalam aturan.

“Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu baru diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang maka ditutup,” jelasnya.

Selain penegakan aturan, Eri meminta pejabat yang menjadi pengampu wilayah hingga tingkat balai RW mengubah pola pelaporan. Ia tidak ingin laporan kepada Pemkot Surabaya hanya berisi jumlah perizinan atau kegiatan administratif.

Menurutnya, laporan harus mampu menggambarkan perkembangan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

“Permasalahan di RW itu apa? Stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa? Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa? Itu yang dilaporkan,” katanya.

Eri menilai penyelesaian administrasi memang tetap menjadi bagian dari pekerjaan birokrasi. Namun, keberadaan pemerintah seharusnya juga diukur dari kemampuannya menyelesaikan persoalan warga.

“Yang untuk menurunkan itu adalah tugas dari negara, tugas dari Pemerintah Kota untuk hadir,” ujarnya.

Eri juga mengingatkan bahwa birokrasi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika warga percaya terhadap pemerintah, menurutnya, berbagai program pembangunan akan lebih mudah dijalankan.

“Birokrasi harus bisa mengajak orang berbuat kebaikan. Harus bisa mengajak orang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah keberhasilan sebuah pemerintahan,” kata dia.

Ia menegaskan, perubahan di Kota Surabaya tidak hanya bergantung pada wali kota. Aparatur birokrasi menjadi bagian penting karena merekalah yang menerjemahkan kebijakan pemerintah hingga bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuhnya.

Eri berharap pengisian sejumlah formasi melalui pelantikan tersebut membuat roda pemerintahan semakin optimal. Pejabat yang memperoleh amanah baru diminta tidak sekadar menjalankan fungsi struktural, tetapi benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.

“Dengan mengisi formasi-formasi yang kosong agar pekerjaan bisa maksimal,” ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan, dari 85 pejabat yang mengikuti rotasi, mutasi, dan promosi, sebanyak 48 pejabat mendapat promosi. Sementara 37 pejabat lainnya menjalani rotasi dan mutasi.

Pergeseran jabatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Beberapa pejabat dipindahkan dari kelurahan ke kecamatan, sementara lainnya menempati posisi kepala seksi (Kasi). Ada pula sekretaris kecamatan (Sekcam) yang digeser ke jabatan lain.

“Ada yang bergeser antarjabatan, misalnya dari kelurahan ke kecamatan atau menjadi Kasi di kecamatan. Ada juga Sekcam yang bergeser ke posisi lain. Ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong,” kata Ira.

Menurut Ira, proses rotasi dan mutasi juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja yang tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Untuk pejabat yang telah menduduki posisi tertentu selama lebih dari lima tahun, BKPSDM masih melakukan pendataan dan penyesuaian dengan ketentuan serta kebutuhan organisasi.

“Kami akan menginventarisasi pejabat lainnya karena ada beberapa yang akan memasuki masa pensiun. Kemungkinan ada beberapa pejabat yang pensiun pada Oktober dan November, sehingga nantinya akan dilakukan penyesuaian kembali,” pungkasnya.

Editor: Arif Ardliyanto