Tak Boleh Beroperasi Lewat Jam 10 Malam, Ini Aturan Baru Miras di Surabaya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membatasi jam operasional usaha distributor dan subdistributor minuman beralkohol. Melalui aturan terbaru, kegiatan usaha mereka diminta berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.1/25954/436.7.14 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memperketat pengawasan peredaran minuman beralkohol demi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan pengendalian peredaran minuman beralkohol diperlukan untuk mencegah aktivitas perdagangan yang berpotensi menimbulkan gangguan di tengah masyarakat.

“Melalui surat edaran ini, kami mempertegas pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar aktivitas usahanya tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum,” ujar Lilik, Selasa (20/10/2026).

Dalam surat edaran tersebut, distributor dan subdistributor minuman beralkohol diminta menghentikan kegiatan usaha paling lambat pukul 22.00 WIB. Pelaku usaha diharapkan menyesuaikan aktivitas operasional agar tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Pemkot Surabaya menegaskan, kepatuhan terhadap aturan jam operasional menjadi bagian penting dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Pahlawan.

Lilik mengingatkan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam surat edaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain membatasi jam operasional, Pemkot Surabaya mengatur mekanisme penjualan minuman beralkohol. Distributor dan subdistributor dilarang menjual, mengedarkan, atau menyediakan minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara eceran.

Pelaku usaha juga dilarang melakukan penjualan di luar ketentuan surat penunjukan serta diwajibkan memastikan identitas pembeli.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, serta sejumlah regulasi lain terkait pengendalian minuman beralkohol dan perizinan usaha hiburan malam.

Pemkot Surabaya meminta seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan tersebut. Pengawasan dan penindakan akan dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami meminta seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” pungkas Lilik.

Editor: Arif Ardliyanto