Karhutla Jatim Capai 9.600 Hektare, DPRD Wacanakan Beli Helikopter Water Bombing

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Jawa Timur mendorong DPRD Jatim mengusulkan langkah penanganan yang lebih serius. Salah satu opsi yang mulai diwacanakan adalah pembelian helikopter water bombing untuk mempercepat pemadaman api di kawasan hutan, pegunungan, dan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Sepanjang 2026, luas hutan dan lahan yang terbakar di Jatim tercatat mencapai 9.600 hektare. Kebakaran tersebut tersebar di 24 kabupaten/kota. Besarnya luasan terdampak menjadi perhatian karena pemadaman melalui jalur darat kerap menghadapi kendala akses dan jarak sumber air.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, menilai keberadaan helikopter water bombing dibutuhkan untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama ketika api menjalar di lokasi yang sulit dijangkau petugas.

“Butuh waktu berapa lama untuk memadamkan api jika menggunakan mobil. Belum lagi pengambilan air jaraknya begitu jauh,” ujarnya.

Menurut Suli, kebakaran hutan tidak hanya mengancam kawasan yang terbakar, tetapi juga berdampak terhadap satwa, kelestarian alam, dan keseimbangan lingkungan. Karena itu, pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan langkah strategis agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Salah satu opsi yang disorot adalah memiliki helikopter water bombing sendiri sehingga penanganan kebakaran tidak selalu bergantung pada penyewaan armada dari pihak lain.

Wacana pembelian helikopter juga disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno. Ia menilai kebutuhan armada udara untuk penanganan karhutla perlu diperhitungkan karena Jawa Timur memiliki banyak kawasan pegunungan dan perbukitan dengan medan yang tidak mudah dijangkau.

Untari mengungkapkan, selama ini penanganan karhutla di Jatim turut mengandalkan helikopter water bombing sewaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya sewa satu kali penggunaan helikopter bisa mencapai Rp150 juta.

Jika dalam sehari helikopter digunakan sebanyak lima hingga sepuluh kali, biaya yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp750 juta hingga Rp1,5 miliar. Besarnya biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji kemungkinan pengadaan armada sendiri.

Menurut Untari, biaya yang selama ini digunakan untuk menyewa helikopter dapat menjadi bahan perhitungan dalam menentukan kelayakan pembelian armada khusus penanganan bencana. Helikopter tersebut nantinya diharapkan mampu menjangkau berbagai medan yang sulit diakses kendaraan darat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan pembelian helikopter water bombing masih sebatas wacana. Realisasinya akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan ruang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.

“Ini baru wacana, kalau APBD kuat bisa saja direalisasikan. Kami sempat menghitung, kalau APBD kuat pasti ada ruang untuk (membeli). Sehingga, penanganan kebakaran hutan sangat efektif,” katanya.

Pengadaan Helikopter Masih Bergantung pada Kemampuan APBD

Usulan tersebut membuka pembahasan mengenai pilihan skema pembiayaan penanganan karhutla di Jawa Timur. Di satu sisi, penyewaan helikopter membutuhkan biaya setiap kali digunakan. Di sisi lain, pembelian armada sendiri memerlukan kajian investasi dan perhitungan anggaran jangka panjang.

Selain harga pengadaan, pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan biaya operasional, perawatan, kesiapan awak, serta kebutuhan pendukung lainnya sebelum memutuskan pembelian.

Dengan luas karhutla yang mencapai 9.600 hektare sepanjang 2026, DPRD Jatim menilai penguatan sarana pemadaman perlu menjadi perhatian. Namun, keputusan untuk membeli helikopter water bombing masih harus melalui pertimbangan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan penanganan bencana secara menyeluruh.

Editor: Arif Ardliyanto