Ambisi Kemandirian Energi Lewat B50 dan E50 Terhadang Keterbatasan Metanol

JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Pengembangan biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50 dinilai berpeluang memperkuat kemandirian energi Indonesia sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan industri pendukung agar kebijakan tersebut tidak justru menciptakan ketergantungan baru terhadap bahan baku impor.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Bonar Tua Halomoan Marbun, menilai pengembangan bahan bakar nabati merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui program B50, Indonesia dapat meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis kelapa sawit untuk mengurangi kebutuhan solar dari luar negeri.

Baca Juga

Pajak Kendaraan Listrik di Jatim Masih Tunggu Arahan Kemendagri

“Secara konsep teori dasar, strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan meminimalisasi impor sangat mulia dan patut dipuji,” kata Bonar saat dihubungi, Kamis (5/11/2026).

Guru besar Kelompok Keahlian Teknik Pengeboran, Produksi, dan Manajemen Migas, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB tersebut menjelaskan, B50 merupakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar.

Dengan memanfaatkan produksi sawit dan solar dalam negeri, Indonesia berpeluang mengurangi impor solar jadi. Namun, menurut Bonar, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan bahan baku pendukung produksi biodiesel.

Baca Juga

Hilirisasi Nikel Ubah Peta Industri Global, Indonesia Jadi Produsen Terbesar

Dia memperkirakan kebutuhan metanol untuk produksi B50 mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi metanol domestik baru sekitar 600.000 ton per tahun.

Kesenjangan tersebut menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui penguatan industri metanol nasional. Jika tidak, upaya mengurangi impor solar berpotensi diikuti ketergantungan terhadap impor bahan baku biodiesel.

Selain bahan baku, kesiapan infrastruktur penyimpanan dan distribusi juga menjadi faktor penting. Karakteristik biodiesel yang mudah menyerap kelembapan membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus dan proses pencampuran yang presisi, terutama untuk distribusi di luar Pulau Jawa.

Baca Juga

6.497 Hektare Kawasan Kumuh di Jatim Belum Tertangani

Sementara itu, Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, menilai pengembangan B50 dan bioetanol E20 hingga E50 merupakan langkah diversifikasi energi yang layak didukung.

Menurut Murpin, kedua program tersebut memiliki sasaran berbeda. B50 diarahkan untuk mengurangi penggunaan solar fosil, sedangkan E20 hingga E50 menyasar konsumsi bensin. Jika dijalankan secara terintegrasi, keduanya dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

“Sinerginya masuk akal, tetapi harus diuji holistik terhadap harga minyak, harga sawit, cuaca ekstrem, pasokan bahan baku, dan kebutuhan subsidi,” kata Murpin.

Baca Juga

Pemerintah Dorong Percepatan 5G, Cakupan Ditargetkan Meluas hingga 2029

Dia juga melihat pengembangan bioetanol berpotensi membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan aktivitas pertanian, industri pengolahan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Namun, manfaat ekonomi tersebut harus dirasakan langsung oleh petani sebagai pemasok bahan baku. Pemerintah perlu memastikan adanya kontrak pembelian yang adil, transparansi harga, akses pembiayaan, serta keterlibatan petani dalam rantai pasok industri bioetanol.

“Petani harus menjadi pemenang, bukan pemasok murah,” tegasnya.

Baca Juga

Sekolah dan Kampus Swasta di Jatim Sediakan Puluhan Ribu Beasiswa Pendidikan

Murpin menambahkan, keberhasilan program B50 dan E20 hingga E50 tidak cukup diukur dari besarnya target pencampuran bahan bakar nabati. Pemerintah juga perlu menghitung dampaknya terhadap penurunan impor BBM, penghematan devisa, biaya produksi etanol, investasi infrastruktur, subsidi, hingga anggaran negara.

“Ukuran keberhasilan bukan seremoni expose proyek, melainkan impor turun, petani sejahtera, harga terjangkau, industri tangguh, dan APBN terlindungi,” ujarnya.

Editor: Arif Ardliyanto