Siapa Pengganti Gibran, Ini Tiga Syarat Sosok Calon Wapres yang Layak Dampingi Prabowo
Kedua, intelektualitas. Denny menilai kemampuan akademis, wawasan, serta kapasitas berpikir menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu memahami persoalan bangsa, membaca tantangan pemerintahan, dan memberikan kontribusi pemikiran kepada presiden.
Ketiga, akseptabilitas. Sosok yang dipilih harus bisa diterima oleh berbagai kelompok masyarakat maupun kekuatan politik. Tidak kalah penting, figur tersebut harus mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang pertama etikabilitas, etikanya harus bagus dan tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, bisa diterima di mana pun dan oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri,” ungkapnya.
Bukan Sekadar Pengganti, tetapi Mitra Presiden
Denny tidak secara khusus menyebut nama tokoh yang paling pantas menggantikan Gibran. Ia lebih memilih menekankan kualitas personal dan kapasitas kepemimpinan yang harus dimiliki siapa pun yang nantinya dipercaya menduduki jabatan wakil presiden.
Menurutnya, pembicaraan mengenai pergantian wakil presiden tidak seharusnya hanya berkutat pada siapa tokoh yang memiliki dukungan partai politik atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Lebih dari itu, calon wakil presiden harus mampu menjadi mitra strategis presiden, memiliki pemahaman kenegaraan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Persoalan Hukum dan Jabatan Wakil Presiden
Selain membahas kriteria figur pengganti, Denny juga menjelaskan perbedaan rezim hukum dalam proses pemilihan umum dan penyelenggaraan pemerintahan setelah pelantikan.
Dalam pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan yang mengikuti kontestasi. Namun, setelah dilantik, keduanya menjalankan fungsi pemerintahan dengan tanggung jawab masing-masing.
“Setelah pelantikan, rezimnya adalah rezim pemerintahan. Artinya, presiden dan wakil presiden bukan lagi calon. Kalau ada persoalan, pertanggungjawabannya masing-masing,” jelasnya.
Ia memberikan ilustrasi bahwa apabila presiden melakukan tindak pidana korupsi, wakil presiden tidak otomatis ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Begitu pula sebaliknya.
Pandangan Denny ini memberikan gambaran bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden harus mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kualitas figur yang akan mengisi jabatan tersebut.
Dengan tiga kriteria etikabilitas, intelektualitas, dan akseptabilitas, tantangan mencari pengganti Gibran bukan sekadar menemukan tokoh yang kuat secara politik. Sosok tersebut juga harus memiliki integritas, kecakapan berpikir, serta kemampuan membangun kepercayaan di tengah masyarakat dan pemerintahan.
Editor: Arif Ardliyanto