SURABAYA, iNews.id – Kebijakan pembelian minyak goreng curah (MGC) subsidi melalui aplikasi PeduliLindungi atau KTP menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Banyak masyarakat mengeluhkan kebijakan tersebut merepotkan dan tidak efisien lantaran harus memiliki koneksi internet dan membawa ponsel pintar ketika akan membeli MGC.
Terlepas dari banyak keluhan itu, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Falih Suaedi menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, kebijakan penggunaan PeduliLindungi atau KTP dapat membuat pendistribusian MGC lebih tepat sasaran.
Kebijakan itu juga dinilai untuk menghindari adanya penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
Selain itu, Falih menilai kebijakan tersebut juga dapat membantu pemerintah dalam upaya memonitor dan mengontrol pasokan minyak goreng.
Pasalnya, apabila kebijakan ini berjalan dengan baik maka akan tersedia data yang lebih komprehensif dan valid yang tercatat dalam PeduliLindungi.
“Indonesia negara besar dengan penduduk yang besar pula. Sudah waktunya pemerintah mulai merintis era digital governance. Dalam perspektif ini, langkah tersebut perlu didukung,” ujarnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
