Dirinya juga menyatakan, Muswilcab GPK Jatim ilegal karena ada pengurus GPK Pusat yang sudah non-aktif yakni Sekjen GPK Pusat Aftoni.
"Ilegal karena Sekjen Aftoni tidak berlaku karena kepengurusan sudah diambil MKO. Sebelum ada Plt, Aftoni sudah ilegal. Karena gak beres ada kegaduhan, demi kondusifitas GPK, sekarang kepengurusan pusat diambil alih MKO," jelasnya.
Fauzi menambahkan, kegaduhan GPK di pusat juga dimanfaatkan segelintir pihak untuk memecah belah GPK Jatim. Tiba-tiba kepengurusan GPK Jatim yang lama di bawah Gus Khozin dan Sekretaris Gus Zuhdi dinonaktifkan.
Secara sepihak, kata Fauzi, tiba-tiba DPW PPP Jatim dan Sekjen Aftoni menunjuk Cokky Guntara sebagai Plt Ketua GPK Jatim. Dan hari ini, GPK Jatim menggelar Muswilub untuk memilih ketua definitif.
"GPK Jatim juga gak ada kepengurusan. Secara AD/ART tidak sah kepengurusan. Kalau ada penon-aktifan pengurus, tidak boleh DPW mengangkat pengurus si Choky itu. Ada konsipirasi juga memecah bela GPK," tegasnya.
Fauzi meminta Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab agar tidak ikut campur urusan GPK, apalagi sampai memaksakan orang untuk dipasang sebagai Ketua GPK Jatim.
"DPW Jatim jangan memecah GPK, apalagi mewadahi. Saya minta Ketua DPW merangkul semua GPK, jangan sampai pecah," tandasnya.
Sementara itu, Sekjen PP GPK PPP, Aftoni menyatakan Muswilub sah dan tidak ilegal. PP GPK sekarang di bawah kepemimpinan Plt yakni Imam Fauzan. Muswilub ini, tegasnya, konstitusional menurut AD/ART sesuai permintaan 2/3 cabang se Jatim.
"Kalau ada yang bilang ilegal ya mereka belum ikhlas lah. Soal SK dari MKO itu mereka ngawur, mereka membuat keputusan berdasar asumsi. Mereka mengklaim saja, apalagi bilang GPK gak jalan," tandasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
