Ditambahkan AFU, belanja lansung pegawai ditargetkan sebesar 423 Miliyar 368 Juta 799 Ribu 710 Rupiah, adapun rinciannya meliputi belanja pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 342 Miliyar 759 Juta 735 Ribu 710 Rupiah, termasuk belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 80 Milyar 609 Juta 064 Ribu Rupiah.
"Kita kabupaten Raja Ampat mendapat PPPK dari formasi 500, kemarin diberikan sesuai dengan CAT tes ujiannya kurang lebih sekitar 200 sekian. Jadi gaji yang disiapkan untuk 12 bulan itu, sebesar 80 milyar rupiah lebih untuk PPPK," aku AFU.
Selain itu, belanja lansung kegiatan ditargetkan sebesar 921 Milyar 229 Juta 997 Ribu 590 Rupiah, meliputi pembayaran pokok utang kepada pihak Ketiga Tahun sebelumnya 128 Milyar 335 Juta 333 Ribu 496 Rupiah, dan belanja kegiatan Organisasi Perangkat Darah (OPD) ditargetkan sebesar 792 Milyar 894 Juta 664 Ribu 049 Rupiah.
Dilanjutkan AFU lebih jauh, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan dan pengeluaran, yang dimaksud untuk menutupi defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran APBD 2023, meliputi penyertaan modal investasi Pemda di Bank Daerah Papua ditargetkan sebesar 1 Milyar Rupiah.
"Meskipun rancangan anggaran APBD (2023) ini berada pada besaran angka yang optimis. Namun saya mengajak kita bersama melaksanakannya secara profesional, agar apa yang diharapkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat didaerah ini secara bertahap kita penuhi, demi mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap eksitensi pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten Raja Ampat," pinta AFU.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait