Suyatni menilai aspirasi yang disampaikan IDI menjadi pembelajaran bagi demokrasi. Jika dipandang tidak baik, konsep konsep yang dianggap tidak tepat, maka bisa disuarakan di parlemen. Baik ditingkat daerah maupun nasional. "Ini akan menjadi masukan yang sehat dan tidak ditempu dengan cara-cara kurang produktif," imbuhnya.
Politikus asal dapil Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo itu membeberkan bahwa dalam draf memang ada muatan yang salah satunya yang dipandang ada unsur liberalisasi dalam rekrutmen tenaga dokter dan pengawasan tenaga dokter. Dimana rumah sakit yang butuh dokter asing diperbolehkan rekrutmen tanpa melibatkan IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya.
Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur, belum lama ini mendatangi Gedung DPRD Jatim. Mereka menyuarakan aspirasinya yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
