BANDUNG, iNewsSurabaya.id - Pemerintah diharapkan segera menerbitkan aturan untuk mengontrol distribusi BBM bersubsidi, agar tidak muncul kecemburuan sosial. Sebab berdasarkan data Kementerian Keuangan, 80 persen pengguna BBM bersubsidi justru didominasi kalangan mampu dan orang kaya. Sementara, masyarakat miskin yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi itu, justru tidak menikmatinya.
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (YLBKI) Yayan Sutarna Suprianto, ketidaktegasan pemerintah menimbulkan kecemburuan masyarakat menengah ke bawah.
“Karena ternyata yang banyak menggunakan subsidi pemerintah adalah orang-orang kaya,” ujarnya dalam Pipamas Energy Talk bertajuk 'Urgensi Penghematan BBM' di Institut Teknologi Bandung(ITB), Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Selain menerapkan aturan yang tegas, kata Yayan, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pengguna BBM dengan Ron tinggi, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama orang-orang kaya yang selama ini telah banyak menikmati subsidi.
“Kebijakan ini betul-betul harus tepat, agar muncul kesadaran kalangan menengah ke atas bahwa subsidi itu untuk menengah ke bawah,” ujarnya.
Kampanye untuk menggunakan BBM ramah lingkungan pun harus digencarkan pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan insentif kepada pengguna BBM dengan Ron tinggi.
Menurut Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Udara dan Limbah, Teknik Lingkungn Institut Teknologi Bndung (ITB), Puji Lestari, membangun kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi sangatlah penting.
“Saya berharap, insentif itu diberikan kepada orang yang mau membeli bahan bakar yang lebih baik, sehingga mereka membeli BBM yang sesuai dengan kepemilikan mobil mereka," tegasnya.
Sementara itu, Yayan menyadari bahwa soal penyesuaian harga adalah sebuah keputusan sulit yang harus diambil pemerintah.
Walaupun akan berdampak pada kenaikan sejumlah harga komoditas, namun menurut dia, menyelamatkan APBN juga tidak kalah penting.
“Kalau tidak menaikkan harga BBM akan berhubungan juga dengan kondisi APBN pada saat itu. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah terpaksa mengambil kebijakan itu,” pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
