Sementara itu, Heni menekankan agar Kepala UPT harus paham betul akan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan. Jangan hanya mempercayakan kepada operator keuangan.
"Model kepemimpinan sekarang itu, kepala UPT harus paham salah satunya tentang kaidah penganggaran," ujar Heni.
Untuk itu, Heni meminta kepala satker untuk menguasai prinsip-prinsip belanja berkualitas, pemenuhan alokasi dasar, penajaman program/ kegiatan/ output hingga sinkronisasi belanja antara belanja pusat dan satker di bawahnya.
Optimalkan Kinerja Pengelolaan Anggaran, 20 UPT Kemenkumham Jatim dapat Pendampingan Khusus. Foto iNewsSurabaya/ist
Heni menyampaikan atensi terkait implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Termasuk pelaksanaan pengadaan belanja modal belum optimal. Mantan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan itu juga menjabarkan strategi upaya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.
"Kita tidak mencari kambing hitam di sini, tapi kita sama-sama ingin memberikan kontribusi positif untuk Kemenkumham ke depannya," pesan Heni.
Pada kesempatan itu, setiap kepala UPT yang serapan anggarannya di bawah rata-rata diminta untuk menyampaikan paparan singkat terkait realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, rencana kegiatan dan penarikan dana, kendala dan permasalahan serta langkah strategis untuk mencapai percepatan realisasi penyerapan anggaran.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
