SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Gejolak politik menjelang Pemilihan Umum 2024 semakin memanas, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya memimpin kampus-kampus untuk memperjuangkan demokrasi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung R. Ing Soekonjono, Pertinasia, wadah 214 perguruan tinggi swasta di Indonesia, bersatu untuk menghadapi tantangan yang mengancam fondasi Pancasila.
Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. dari Untag Surabaya sebagai pemimpin 13 perwakilan perguruan tinggi mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi politik dan sosial yang mengkhawatirkan. Mereka menyuarakan kekhawatiran akan terjadinya degradasi nilai-nilai demokrasi dan kehidupan berbangsa, serta penyalahgunaan wewenang yang mengancam kedaulatan negara.
"Deklarasi ini adalah langkah pertama kami dalam memperjuangkan etika keadaban publik yang telah terkikis oleh proses politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi," ujar Drs. Andang Subaharianto, M.Hum., Rektor Untag Banyuwangi setelah acara di kampus Untag Surabaya.
Pertemuan ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan negara demi kesejahteraan bangsa Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Pertinasia merupakan wadah berkumpul atau berhimpun perguruan tinggi yang sevisi, terutama perguruan tinggi swasta, yang didorong oleh keprihatinan terhadap pengembangan Pancasila di ranah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, serta keinginan luhur untuk terus-menerus berperan dalam usaha peningkatan kecerdasan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.
Pertinasia ini beranggotakan 214 Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia dan dipimpin oleh Rektor Untag Surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. dan mengadakan pertemuan di Gedung R. Ing Soekonjono.
Acara tersebut dihadiri oleh 13 perwakilan anggota, diantaranya Rektor Untag Banyuwangi, Rektor Universitas Wijaya Putra, Rektor Universitas PGRI Adi Buana, Ketua Stiesia, Ketua Stikosa AWS, Rektor Universitas Hayam Wuruk, Rektor Universitas Sunan Bonang Tuban, Rektor STIE Dewantara Jombang, Rektor STIE Mahardika, Rektor Universitas WR Supratman, Rektor STIE Pemuda, dan Rektor Universitas Dr Soetomo.
Segenap para Rektor, Ketua, Direktur Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Pertinasia merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara Republik Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2024 karena telah terjadi pencederaan demokrasi dan pengebirian hak demokrasi masyarakat dengan berbagai propaganda dan paparan yang cenderung destruktif dan mengancam keutuhan NKRI.
Andang menuturkan, pesta demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 seharusnya menjadi peristiwa demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi demi mendapatkan pemimpin dan perwakilan terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
"Kami mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam sistem demokrasi, mendorong Presiden dan pemimpin negara lainnya agar mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga," ujarnya.
Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Dr. Siti Marwiah, SH, MH, mengatakan, kondisi politik saat ini sangat membuat resah. Banyak proses hukum yang dilanggar untuk kepentingan pribadi, mulai keputusan MK hingga adanya intimidasi.
"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan oleh kepentingan sekelompok orang, dengan mengabaikan aturan dan moralitas," katanya.
"Bersama di bawah Bendera Merah Putih, mari kita hidupkan semangat patriotisme bagi tanah air guna memenuhi tugas yang diberikan oleh para pendiri negara ini: melindungi segenap tanah air Indonesia, agar kehidupan generasi mendatang berlangsung dalam kedamaian dan kesejahteraan," paparnya.
Berikut Pernyataan Sikap Para Rektor Atas Kondisi Politik Indonesia yang dibacakan dengan lantang oleh Rektor Untag Surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., :
Menyikapi perkembangan politik, hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang sangat mengkhawatirkan, maka di bawah pilar panji-panji nilai serta prinsip kebangsaan dan nasionalisme, kami segenap para Rektor / Ketua/ Direktur Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia menyampaikan pernyataan sikap dan ajakan sebagai berikut:
1. Menentang keras tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta segala bentuk turunannya berupa politik dinasti yang mengabaikan norma hukum dan moralitas
2. Menuntut Presiden memastikan netralitas penyelenggara negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun penyelenggara negara yang lain serta harus memberikan teladan terbaik;
3. Menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum;
4. Menuntut penegakan aturan pemilihan umum dan etika penyelenggaraan pemilihan umum yang menjunjung tinggi asas kebebasan, kejujuran dan keadilan serta berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu;
5. Memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan tindakan intimidasi yang bertentangan dengan upaya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil;
6. Mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbak itu tersebar di sekelilingnya, jangan sampai patahkan nurani hanya karena ambisi.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga kita sebagai bagian dari bangsa ini selalu memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
