SURABAYA, iNewsSurabaya.id - CEO dan Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Bambang Haryo Soekartono (BHS) berang atas pemberitaan salah satu media online lantaran mencoba memojokkan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI).
Oknum wartawan penulis berita itu diduga ingin menjatuhkan perusahaan galangan kapal di bawah PT DLU Holding melalui media massa untuk menggiring opini publik.
Media tersebut memberitakan perizinan sejumlah galangan kapal di Madura. Namun, berita itu bermuara menyerang dan membandingkan kondisi regulasi antar galangan dengan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia yang sudah terlebih dahulu mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Bambang Haryo Soekartono merasa tak terima atas tuduhan kontroversial tersebut. Ada dugaan memutar balikkan fakta dengan melaporkan komparasi perizinan itu ke Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).
"Kemarin ada oknum wartawan WhatsApp saya, tujuannya ya negatif mencoba mengontroversikan. Saya pasti akan cari dan permasalahkan oknum yang berupaya menyerang ASSI," tegas Bambang Haryo, Rabu (24/7/2024).
Oknum wartawan itu, kata BHS, mencoba mempermasalahkan perizinan PKKPRL. Dimana aturan itu baru terbit pada 2021 dan sosialisasi dilakukan oleh KKP RI dan KKP Jatim pada 2022 dan 2023.
"Semenjak tersosialisasikan, ASSI langsung mengambil langkah pengecekan dan mematuhi aturan. Salah satu syarat perizinan memang tidak mudah," sambungnya.
Antara lain melengkapi dokumen prinsip, izin lingkungan, AMDAL dan lainnya. Bahkan, harus mendapat rekomendasi dari Angkatan Laut dan konsultasi terkait data batimetri terkini dan rekomendasi KKP Jatim-Bali bahwa area ASSI layak sebagai kawasan industri.
BHS mengungkapkan, butuh waktu panjang selama enam bulan dan proses rumit untuk menuntaskan hingga surat itu resmi diterbitkan. Namun tiba-tiba ada berita yang memojokkan PT. ASSI yang merupakan anak perusahaan miliknya.
"Perizinan ini sudah melalui proses yang panjang meliputi analisis dampak lingkungan. Kita sudah selesai semua tidak ada masalah. Galangan di seluruh Indonesia kira-kira baru 20 persen yang memiliki izin karena tidak gampang memperoleh izin ini," tegasnya.
Bambang Haryo Soekartono pun merasa tak terima atas tuduhan kontroversial yang dinilai tak berdasar tersebut. Perusahaan akan meminta hak jawab kepada media itu dalam waktu 3x24 jam mulai dari hari ini.
BHS juga siap mengambil langkah hukum sampai oknum wartawan tersebut mau mengklarifikasi ulang pernyataan mereka secara terbuka di media.
"Karena perizinan ini yang mengeluarkan kementerian. Mereka seolah meremehkan kinerja kementerian," ungkap BHS.
Oknum wartawan itu mengatakan jika PT. ASSI sudah bisa mendapatkan izin lengkap sedangkan galangan lain kesulitan, sehingga seolah-olah ada rekayasa pemberian izin dari pemerintah.
"Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi. Kita dipikir melakukan rekayasa sama kementerian, bukannya malah diapresiasi. PT ASSI ini adalah galangan yang mempunyai reputasi yang luar biasa," jelasnya.
"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saja membangun kapal ternak pertama di Indonesia di Adiluhung dan diresmikan oleh Pak Jokowi. Puluhan pejabat perhubungan, KKP, dan sebagainya juga para menteri pernah datang ke sana.Jadi ini adalah satu-satunya galangan yang dinilai oleh pemerintah menjadi galangan contoh atau teladan," tegas BHS.
Ia menduga aksi oknum wartawan tersebut bertujuan menjatuhkan reputasi perusahaan dan mengarah pada upaya perbuatan tidak menyenangkan.
"Inilah yang saya katakan, tidak boleh oknum yang melakukan (perbuatan tidak menyenangkan, red) itu mencemari Madura karena saya juga sebagai dewan pembangunan Madura, saya banyak ditokohkan oleh orang Madura. Mereka juga pasti tidak mau dikotori oleh oknum yang merusak iklim usaha di Madura. Ini tidak boleh terjadi di Madura," katanya.
"Saya akan mempermasalahkan hal ini dan ini pernah terjadi pada 2008 dan pada akhirnya tokoh ikut turun membantu. Sebab galangan ini adalah salah satu pendukung sektor ekonomi di Madura," ungkap Anggota DPR RI 2024-2029 terpilih itu.
BHS berharap situasi yang tidak kondusif atas oknum-oknum seperti ini harus diberantas habis.
"Saya sudah sampaikan kepada Dir Polair tugas kepolisian untuk memberantas hal-hal yang membahayakan terhadap usaha yang ada di perairan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. ASSI, Anita Puji Utami menegaskan jika PT. ASSI merupakan galangan yang produktif dan telah meraih banyak penghargaan dari beberapa instansi terkait dan juga dipercaya sebagai fasilitas maintenance dan pembangunan kapal dari Kemenhub.
PT. ASSI sudah banyak mengantongi sertifikasi dari Kemenhan RI sebagai fasilitas pembangunan kapal dan perawatan armada RI seluruh Indonesia. Termasuk sertifikasi dari Pertamina, dimana persyaratan dan verifikasi ini membutuhkan efford baik secara SDM, perijinan, fasilitas, manajemen yang sudah dilaksanakan dengan baik
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
