Lucky Agung Binarto mengapresiasi capaian reformasi birokrasi yang terus meningkat di Jatim. "Sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam menciptakan pelayanan hukum yang prima," ujar Lucky.
Tahun ini, delapan UPT diusulkan untuk meraih predikat WBK dan empat lainnya untuk WBBM.
Menurut Lucky, fokus utama Kemenkumham adalah memastikan standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efektif, termasuk layanan berbasis hak asasi manusia dan inovasi digital, seperti layanan online dan sistem pengaduan publik.
"Kami akan terus memantau agar setiap unit kerja di Jatim menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan," pungkasnya.
Dengan upaya berkelanjutan ini, Kemenkumham Jatim siap membawa perubahan positif dalam pelayanan publik, menjadikan reformasi birokrasi lebih dari sekadar wacana, tapi sebuah kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
