JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Lembaga Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) turut menyoroti lambannya komisi pemilihan umum (KPU) Jombang dalam memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon (pasangan calon) peserta Pilkada Jombang 2024.
LInK pun meminta masyarakat dan tim Paslon bupati dan wakil bupati Jombang mengevaluasi kinerja KPU setempat.
Direktur LInK, Aan Anshori menilai keterlambatan itu merugikan banyak pihak. Bukan hanya paslon, namun secara umum masyarakat kehilangan haknya dalam mendapatkan informasi masing-masing calon pemimpin.
"Menurutku KPU ini perlu diaudit kinerjanya, jadi saya berharap masyarakat terutama paslon atau tim pemenangan paslon mencatat kinerja-kinerja KPU selama ini, terutama di bagian mana yang harusnya diperbaiki lagi, sehingga kedepan ketika Pilkada ini selesai, ada semacam forum bersama untuk menilai sejauh mana kinerjanya, ini catatan buruk," kata Aan, Kamis malam, (10/10/2024).
Audit keuangan secara umum menjadi tugas BPK, sedangkan urusan kinerja, adalah tugas DPR. Namun, dikatakan Aan, masyarakat dan parpol bisa melakukan hal itu sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi publik.
"APK paslon sangat penting. Selain wadah sosialisasi pilkada, atribut kampanye itu juga merupakan hak publik, sebab berisi gagasan hingga visi misi setiap pasangan," ujarnya.
Sehingga keterlambatan itu sangat berdampak serius terhadap pendidikan politik yang selama ini didengungkan penyelenggara pemilu.
"Jadi perlu disadari bahwa kelemotan ini juga berimplikasi secara serius tehadap pendidikan politik yang selama ini didengung-dengungkan oleh KPU dan seluruh pemerintahan menyangkut soal pilkada yang demokratis itu sendiri," katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
