Selain itu, para demonstran juga menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah ditinjau ulang, dengan memperhatikan efektivitas, transparansi, dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Mereka juga menolak kebijakan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang dianggap merusak independensi perguruan tinggi serta berpotensi mencemari lingkungan akademik.
Aksi ini turut menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Para mahasiswa menuntut agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mendukung pembangunan IKN dicabut. Mereka juga mengkritik dwi fungsi TNI yang dianggap mengkhianati cita-cita reformasi, dengan TNI yang kini terlibat dalam jabatan-jabatan sipil.
Aksi Ricuh dan Negosiasi dengan DPRD Jatim
Aksi tersebut sempat ricuh ketika mahasiswa membakar keranda dan beberapa banner sebagai simbol protes. Petugas berupaya memadamkan api, namun hal tersebut memicu kemarahan mahasiswa yang mulai melemparkan botol ke arah petugas.
Tuntutan mahasiswa semakin tinggi, mereka meminta agar Ketua DPRD Jatim, Musyafak, menemui mereka secara langsung. Setelah negosiasi panjang, akhirnya Musyafak datang dan menyampaikan bahwa ia akan membawa tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Meski demikian, para mahasiswa tetap meminta agar ada komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto atau pejabat pemerintah lainnya, yang sayangnya ditolak.
Massa yang tidak puas dengan hasil negosiasi tetap mendesak agar Musyafak melakukan komunikasi langsung dengan Presiden atau pejabat terkait. Namun, Musyafak mengaku tidak memiliki kontak langsung dengan Presiden dan menolak untuk menghubungi melalui telepon. Hal ini semakin memicu emosi mahasiswa yang merasa bahwa tuntutannya tidak mendapatkan perhatian yang serius.
Aksi demonstrasi ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan sektor pendidikan dan kesejahteraan dosen. Mahasiswa yang membawa berbagai spanduk dengan tulisan protes seperti “Batalkan Efisiensi Anggaran Pendidikan”, “Prabowo Impoten”, dan “Pak Prabowo Kami Butuh Pendidikan Gratis Bukan Makan Siang Gratis”, menuntut agar suara mereka didengar, bukan hanya oleh perwakilan pemerintah, namun langsung oleh Ketua DPRD Jatim.
Aksi ini mencerminkan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Dengan tuntutan yang jelas, mahasiswa berharap agar pemerintah mendengar suara mereka dan berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan serta lingkungan kampus yang bebas dari pengaruh negatif kebijakan ekstrim seperti penerbitan IUP dan pembangunan IKN.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
