SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Rencana pembentukan BPI Danantara oleh pemerintah mulai menuai perhatian publik. Di media sosial, muncul tagar terkait dugaan penarikan dana besar-besaran dari perbankan pemerintah. Hal ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat yang masih trauma dengan kasus BLBI yang belum terselesaikan, sehingga menimbulkan ketakutan akan keamanan dana mereka di bank.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menanggapi fenomena ini dengan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi penarikan dana besar-besaran akibat rencana pembentukan Danantara. LPS menegaskan bahwa seluruh perbankan resmi, terutama bank BUMN, berada di bawah perlindungan penjaminannya.
"Seluruh bank yang beroperasi secara resmi di Indonesia termasuk dalam program penjaminan LPS, baik itu bank BUMN, swasta, daerah, maupun BPR/BPRS yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto.
LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah, terus menjaga stabilitas sistem perbankan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jimmy menjelaskan bahwa program penjaminan simpanan adalah mandat dari Undang-Undang dan dirancang untuk memberikan rasa aman kepada nasabah.
Program penjaminan simpanan oleh LPS bukanlah kebijakan sementara, melainkan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
“Program ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah, mencegah kepanikan massal (bank run) saat krisis, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan,” tambahnya.
Dalam temu media di Surabaya, Bambang S. Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, menekankan bahwa LPS tidak bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perbankan di Indonesia. LPS berkoordinasi dengan OJK, BI, dan Pemerintah untuk memastikan sistem perbankan tetap stabil.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
