Menurut catatan hukum, RDS pernah mengajukan gugatan terhadap TKD.Namun gugatannya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Bahkan, TKD terbukti melakukan pemalsuan dalam penerbitan Akta Jual Beli terkait rumah tersebut, yang berujung pada penerbitan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Jatim pada 8 Juli 2013.
Meski demikian, RDS tetap menjual dokumen SHGB yang telah dinyatakan tidak sah tersebut kepada HW. HW kemudian mengajukan gugatan baru terhadap TKD di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan dinyatakan sebagai pemilik sah oleh majelis hakim.
GRIB Jaya Jatim dan koalisi elemen masyarakat berencana melaporkan majelis hakim yang menangani kasus ini ke Komisi Yudisial (KY). "Kami akan melaporkan ketiga majelis hakim PN Surabaya ke KY karena putusan mereka dinilai tidak mempertimbangkan bukti formil dan materiil secara objektif. Ini adalah bukti nyata betapa mafia peradilan masih beroperasi dan merusak sistem hukum di Indonesia," imbuh Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengajukan permohonan audiensi dengan Komisi III DPR RI untuk mengungkap secara rinci dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Pihaknya berharap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat mengambil tindakan tegas terhadap praktik mafia tanah dan mafia peradilan yang semakin merajalela.
"Jika pemerintah tidak segera turun tangan, maka kasus serupa akan terus terjadi dan rakyat kecil akan selalu menjadi korban. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
