Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), menjelaskan bahwa potensi pemekaran dapil Surabaya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam konteks itu, retret kader juga menjadi forum strategis untuk memberikan pemahaman teknis mengenai dinamika pemekaran dan konsekuensinya terhadap komposisi legislatif.
“Konsentrasi kami adalah memastikan penambahan kursi di DPRD Surabaya dari 50 menjadi 55 kursi. Salah satu syaratnya tentu berkaitan dengan data kependudukan,” jelas Cak Yebe.
Ia menambahkan, jumlah penduduk Surabaya harus mencapai minimal tiga juta jiwa agar penambahan kursi dapat diajukan. Karena itu, Komisi A DPRD Surabaya bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akan membentuk desk khusus untuk memperbarui data kependudukan.
“Kami berharap Surabaya segera memenuhi syarat penambahan kursi agar representasi masyarakat semakin kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Surabaya, Bahtiyar Rifai, menekankan pentingnya memperkuat kekompakan antarstruktur partai. Menurutnya, kemenangan politik hanya bisa dicapai jika seluruh elemen partai berjalan dalam satu irama.
“Kegiatan ini bukan hanya soal strategi politik, tapi juga menumbuhkan rasa memiliki di antara kader. Dari tingkat kota hingga ranting, semua harus merasa menjadi bagian dari perjuangan yang sama,” kata Bahtiyar yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya.
Ia menambahkan, pasca-retret setiap PAC akan diminta menyusun peta kerja politik berbasis wilayah, sebagai panduan langkah konkret menuju Pemilu 2029.
“Target akhirnya adalah kesiapan penuh, baik dari sisi struktur, strategi, maupun basis dukungan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
