Kolaborasi ini pun tidak berhenti pada komitmen di atas kertas. Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM syariah. Bahkan, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi logistik untuk komoditas dan wilayah tertentu.
Langkah tersebut dinilai akan sangat membantu pelaku usaha, terutama dalam menekan biaya operasional pengiriman barang ke luar negeri yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam proses ekspor.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut baik inisiatif HIPMI Syariah. Ia menilai, keterlibatan pengusaha muda sangat penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
“Penguatan posisi Indonesia di perdagangan internasional membutuhkan kolaborasi dengan pelaku usaha yang memahami dinamika di lapangan. Sinergi ini akan mempercepat kesiapan UMKM kita,” ujarnya.
Tak hanya sektor perdagangan, kerja sama ini juga menyentuh dunia pendidikan. Melalui HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI PT), mahasiswa akan mendapat peluang magang di negara-negara mitra yang telah memiliki nota kesepahaman (MOU) dengan Indonesia.
Program ini diharapkan melahirkan generasi muda yang tidak hanya paham teori bisnis, tetapi juga memiliki pengalaman internasional dan jejaring global sejak dini.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menyelaraskan pola pembinaan UMKM di berbagai daerah agar memiliki standar kualitas yang setara dengan standar internasional. Dengan pembinaan yang seragam, produk dari pelosok daerah pun memiliki peluang yang sama untuk bersaing di rak ritel luar negeri.
Kolaborasi antara HIPMI Syariah dan Kemendag ini menjadi sinyal bahwa ekosistem ekspor Indonesia mulai bergerak lebih inklusif. Jika pendampingan berjalan konsisten dan akses pasar benar-benar terbuka, bukan tidak mungkin produk UMKM syariah akan menjadi salah satu wajah baru Indonesia di pasar global.
Bagi pelaku usaha kecil, ini bukan sekadar kerja sama kelembagaan. Ini adalah peluang nyata untuk naik kelas.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
