SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Persoalan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sampah lingkungan, banjir, hingga penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi keluhan utama warga di sejumlah wilayah Kota Surabaya.
Berbagai persoalan tersebut mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, yang digelar di beberapa titik wilayah Surabaya.
Aning mengatakan banyak warga mengeluhkan dampak penerapan DTSEN yang dinilai belum sepenuhnya akurat sehingga memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
“Banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, tetapi terkendala karena pengelompokan desil dalam DTSEN dianggap belum akurat,” ujar Aning, Jumat (29/5/2026).
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang muncul akibat kebijakan tersebut, mulai warga Bulak yang kesulitan mengakses program rumah tidak layak huni (Rutilahu), warga Keputih yang terkendala layanan BPJS karena status nonaktif, hingga penghuni rusunawa yang dinilai tidak tepat sasaran.
Selain itu, warga juga khawatir dampak DTSEN akan berpengaruh terhadap akses beasiswa dan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SD hingga SMA.
Aning menegaskan akan memperjuangkan hak masyarakat agar tetap bisa mengakses bantuan maupun program pemerintah tanpa terkendala persoalan data.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan persoalan sengketa pertanahan yang dinilai menghambat pembangunan lingkungan.
Menurut Aning, konflik lahan yang belum terselesaikan membuat sejumlah RT dan RW kesulitan mengakses anggaran pembangunan dari APBD.
“Kelurahan dan kecamatan perlu didorong menjadi mediator bersama stakeholder terkait agar persoalan pertanahan bisa segera selesai, terutama di wilayah Bulak dan Siwalankerto,” katanya.
Selain persoalan data dan pertanahan, kesejahteraan guru TPQ juga menjadi perhatian warga. Sejumlah guru TPQ di Keputih dilaporkan belum menerima honor jasa pelayanan (jaspel) dari Pemkot Surabaya.
Aning menilai honor yang diterima guru TPQ saat ini masih jauh dari layak sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah.
Persoalan tata kelola sampah juga menjadi sorotan warga dalam agenda reses tersebut. Warga mengeluhkan kebijakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bersih tanpa gerobak sampah, keterbatasan armada pengangkut, hingga minimnya sarana dan prasarana persampahan di kampung.
“Akibat keterbatasan armada dan pengaturan jam pengangkutan, sampah dan gerobak banyak menumpuk di TPS,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur, warga mengeluhkan persoalan banjir lingkungan serta minimnya anggaran kelurahan untuk pembangunan kawasan permukiman.
Selain itu, kebijakan swakelola pembangunan melalui kelompok masyarakat (pokmas) dinilai belum berjalan optimal karena kesiapan setiap kelurahan berbeda-beda.
Aspirasi terkait pengadaan penerangan jalan umum juga muncul hampir di seluruh titik reses. Aning meminta Pemkot Surabaya memaksimalkan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang disebut mencapai hampir Rp700 miliar untuk memenuhi kebutuhan PJU warga.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti isu pemekaran wilayah RT/RW yang hingga kini belum terealisasi meski sempat dijanjikan pasca-Pilkada.
Keluhan tersebut muncul antara lain dari wilayah Keputih dan Rungkut. Sementara pelaku UMKM di Siwalankerto meminta bantuan gerobak atau rombong usaha untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Di bidang administrasi kependudukan, warga juga mengeluhkan akta kelahiran yang belum diterbitkan Dispendukcapil karena alasan administrasi tertentu sehingga berdampak pada akses pendidikan anak.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
