Kondisi ini membuat para pelaku usaha berharap ada kepastian terkait status investasi yang telah mereka tanamkan.
Selain itu, para mitra juga menyoroti sejumlah perubahan lain, termasuk skema anggaran dan aturan operasional yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026, salah satunya mengenai tidak dibayarkannya biaya operasional pada hari libur.
"Kami hanya ingin mendapatkan kejelasan. Banyak mitra sudah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit," katanya.
Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan mayoritas mitra MBG berasal dari kalangan UMKM dan pengusaha lokal yang membangun dapur dengan modal terbatas.
Bahkan, tidak sedikit yang harus mencari berbagai sumber pendanaan agar dapat memenuhi standar pembangunan dapur MBG.
"Ada yang mengajukan pinjaman ke bank, memanfaatkan koperasi, menjual ternak, hingga patungan bersama keluarga dan tetangga demi bisa membangun dapur MBG," ungkap Indah.
Ia menilai semangat para mitra tersebut menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran ketika kebijakan baru berpotensi menghambat keberlangsungan investasi yang sudah berjalan.
Indah menjelaskan bahwa biaya pembangunan dapur MBG tidaklah kecil. Selain pembangunan fisik bangunan, mitra juga diwajibkan menyediakan berbagai perlengkapan dapur industri dengan standar tertentu.
Nilai investasi untuk peralatan dapur saja, kata dia, bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Peralatan dapur bisa mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta. Belum termasuk pembangunan gedung, kendaraan operasional, dan kebutuhan lainnya. Total investasi beberapa mitra bahkan mencapai Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar," jelasnya.
Menurutnya, apabila pembangunan dapur dihentikan atau ditunda tanpa kepastian, maka kerugian yang ditanggung para mitra akan sangat besar, terutama bagi mereka yang saat ini masih berada dalam tahap pembangunan dengan progres antara 20 persen hingga 100 persen.
Asosiasi MBG Indonesia menilai dampak perubahan kebijakan tidak hanya dirasakan pemilik dapur, tetapi juga berpotensi memengaruhi rantai ekonomi yang telah terbentuk di berbagai daerah.
Sejumlah petani, peternak, pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha pendukung lainnya telah meningkatkan kapasitas produksi karena melihat peluang dari Program MBG.
"Petani sayur, peternak ayam, pemasok telur, hingga usaha kemasan makanan sudah ikut bergerak dan menyesuaikan produksi. Jika dapur berhenti beroperasi, dampaknya bisa dirasakan banyak pihak," kata Indah.
Sebagai langkah lanjutan, Asosiasi MBG Indonesia berencana mengajukan audiensi kepada pimpinan BGN di tingkat pusat guna menyampaikan berbagai aspirasi dan mencari kejelasan terkait kebijakan yang sedang menjadi perhatian para mitra.
Turino menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia berharap setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan program dapat dikomunikasikan secara terbuka dengan para mitra di lapangan.
"Kami ingin program ini terus berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Yang kami harapkan adalah kepastian aturan, perlindungan bagi mitra yang sudah berinvestasi, serta ruang dialog sebelum kebijakan penting ditetapkan," tegas Turino.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
