Krisis Ekonomi Menyalakan Bahan yang Menumpuk
Beberapa bulan setelah Pemilu 1997, krisis finansial Asia menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh dari kisaran Rp2.300 hingga Rp2.400 per dolar AS. Pada puncaknya, nilai tukar sempat menembus kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per dolar AS.
Perbankan goyah. Perusahaan tutup. Harga kebutuhan pokok melonjak. Pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai tempat.
Pada 1998, perekonomian Indonesia menyusut sekitar 13 persen. Inflasi melonjak mendekati 80 persen secara tahunan pada puncak krisis, sementara kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.
Namun, keliru apabila Reformasi ’98 dijelaskan hanya sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
Krisis ekonomi memang menyalakan api. Akan tetapi, bahan bakarnya telah lama menumpuk: konflik agraria, ketidakadilan terhadap buruh, pembredelan pers, korupsi dan nepotisme, intervensi negara terhadap partai, tragedi kemanusiaan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat setelah Kudatuli.
Orde Baru tidak tumbang semata-mata karena gagal menjaga nilai tukar. Ia kehilangan legitimasi karena terlalu lama menolak kritik dan terlalu percaya bahwa stabilitas dapat dipertahankan dengan ketakutan.
Ketika krisis masuk ke dapur rumah tangga, keresahan yang sebelumnya hidup di kampus, kantor bantuan hukum, sekretariat buruh, dan organisasi prodemokrasi berubah menjadi kemarahan rakyat yang meluas.
Mahasiswa kemudian membawa tuntutan yang lebih tegas: memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme; menghapus dwifungsi ABRI; menegakkan hukum; menurunkan harga; serta mengganti kepemimpinan nasional.
Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa ditembak dan meninggal, membuat kemarahan mencapai titik didih. Kerusuhan 13–15 Mei menghadirkan korban jiwa dan luka sosial yang sangat dalam, termasuk kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa.
Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Gerakan membesar di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, dan berbagai kota lainnya.
Di tengah tekanan itu, Soeharto masih berusaha mempertahankan kekuasaan dengan menawarkan pembentukan Komite Reformasi dan perombakan kabinet. Namun, dukungan dari lingkaran pemerintah sendiri mulai runtuh.
Pada 20 Mei 1998, empat belas menteri di bidang ekonomi, keuangan, dan industri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita menyatakan tidak bersedia masuk ke dalam Kabinet Reformasi maupun Komite Reformasi yang hendak dibentuk Soeharto.
Secara politik, pernyataan itu menjadi pukulan terakhir. Para teknokrat yang selama puluhan tahun menopang legitimasi pembangunan Orde Baru tidak lagi bersedia berdiri di belakang presiden.
Jalan Soeharto semakin sempit.
Pada 21 Mei 1998, setelah lebih dari tiga dasawarsa berkuasa, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia.
Reformasi ’98 mencapai titik baliknya. Namun, tanggal itu bukanlah awal gerakan. Ia merupakan pecahnya bendungan yang retaknya telah terlihat bertahun-tahun sebelumnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
