Menurut dia, perubahan kategori desil tidak otomatis membuat penerima lama kehilangan seluruh bantuan. Untuk Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, penerima lama masih mendapatkan haknya hingga menyelesaikan pendidikan.
Persoalan lebih banyak dirasakan oleh warga yang baru mendaftar sebagai penerima bantuan.
Arif memberikan contoh seorang warga yang sebelumnya masuk Desil 2, tetapi kemudian berubah menjadi Desil 7 dalam DTSEN versi 2. Setelah dilakukan pengecekan melalui DTSEN versi 3, data warga tersebut kembali tercatat sebagai Desil 2.
Namun, persoalannya belum selesai karena perubahan data tersebut belum tersinkronisasi pada Unit Pelayanan Data.
Ribuan Warga Ajukan Perbaikan Data
BPS Surabaya membuka sejumlah jalur bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Warga dapat mengajukan sanggahan melalui situs DTSEN, aplikasi Cek Bansos, mendatangi langsung Kantor BPS, maupun menyampaikan pengaduan melalui Dinas Sosial.
Dalam proses pengajuan perbaikan, masyarakat perlu melengkapi sejumlah dokumen pendukung. Di antaranya formulir dari kelurahan, titik lokasi rumah, ID PLN, foto bagian depan rumah, serta nomor telepon seluler.
Arif mengungkapkan, jumlah pengajuan perbaikan data yang masuk dari warga Surabaya mencapai sekitar 3.000 permohonan.
Meski demikian, baru sekitar 300 warga yang datang langsung ke Kantor BPS Kota Surabaya untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut.
BPS Bantah Desil Berkaitan dengan Sensus Ekonomi
Dalam hearing tersebut, BPS juga meluruskan informasi mengenai dugaan hubungan antara Sensus Ekonomi dengan penentuan desil.
Arif menegaskan kedua hal tersebut tidak memiliki keterkaitan.
"Tidak berkaitan sama sekali. Kami masih mengolah datanya," ujarnya.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang menganggap perubahan data dalam Sensus Ekonomi turut menentukan naik-turunnya kategori desil penerima bantuan.
DPRD Soroti Margin of Error Data Desil
Di sisi lain, Komisi D DPRD Surabaya menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki dalam metode penyusunan data desil.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Safi'i menyoroti penggunaan metode proximity test. Menurutnya, tingkat akurasi metode tersebut perlu dievaluasi agar kategori yang dihasilkan semakin mendekati kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Imam menyebut margin of error dalam survei desil secara nasional mencapai 23 persen. Angka tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi menghasilkan klasifikasi yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi warga di lapangan.
"Angka ini sangat tinggi. Bisa saja warga yang terdata Desil 3, padahal kondisi riilnya lebih rendah," kata Imam.
Komisi D juga mempertanyakan sejumlah indikator yang dianggap kurang tepat jika diterapkan secara seragam di wilayah perkotaan seperti Surabaya.
Salah satunya adalah penggunaan air PDAM dan air galon sebagai bagian dari indikator pemetaan. Bagi masyarakat perkotaan, kebutuhan tersebut dinilai merupakan kebutuhan dasar sehingga belum tentu dapat menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga secara akurat.
Anak Yatim Masuk Desil 4 Jadi Sorotan
Dampak persoalan data desil juga ditemukan dalam kasus warga yang disampaikan dalam hearing.
Komisi D mencontohkan seorang anak yatim yang tercatat dalam Desil 4. Anak tersebut tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjual nasi.
Meski bersekolah di SMKN, keluarga tersebut masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan. Bahkan, sang anak disebut belum mampu membeli seragam sekolah.
Kasus tersebut menjadi salah satu alasan DPRD meminta pemerintah tidak hanya melihat angka desil ketika menentukan kondisi sosial ekonomi warga.
Politisi NasDem itu meminta BPS memperbaiki tingkat akurasi sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pendataan.
"BPS diminta menekan margin of error dan mengedukasi warga. Pemkot dan Dinsos tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya acuan. Data desil harus disandingkan dengan data miskin dan prasejahtera," ungkap Imam.
Dengan demikian, polemik data desil di Surabaya diharapkan tidak berhenti pada persoalan administrasi. Pemerintah daerah dan BPS didorong memastikan setiap perubahan kategori benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga sehingga masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak justru terlewat dari sasaran.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
