SIDOARJO, iNewsSurabaya.id – Penumpukan sampah di kawasan Sungai Pelayaran, Tawangsari, Sidoarjo, menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan.
Kepala Bidang Drainase DPUBMSDA Sidoarjo, Herwindo Widiyanto, mengaku prihatin dengan masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai. "Sangat prihatin dengan kondisi tersebut, di mana kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai," ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, sampah yang menumpuk berpotensi menghambat aliran air. Kondisi itu dapat semakin berisiko ketika debit air meningkat saat musim hujan. "Dampak yang sering ditimbulkan, apalagi di musim hujan, adalah mengakibatkan banjir," katanya.
Herwindo mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah langkah untuk mencegah penumpukan sampah kembali terjadi. Selain normalisasi sungai, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan fungsi sungai juga perlu ditingkatkan.
"Setidaknya salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga sungai selain normalisasi sungai," ujarnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya warga dari luar kawasan yang membuang sampah saat melintas. Karena itu, pengawasan di sejumlah titik yang rawan dijadikan lokasi pembuangan sampah perlu diperkuat.
Menurut Herwindo, pengawasan dapat dilakukan melalui patroli, pemasangan kamera pengawas atau CCTV, serta melibatkan masyarakat sekitar. "Upaya-upaya tersebut harus tetap dilakukan sebagai salah satu cara mitigasi," katanya.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menjaga kebersihan sungai sekaligus membantu pemerintah mengawasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan.
"Bila terbangun sinergi yang baik antara pemerintah dan kelompok masyarakat, harapannya menjaga sungai bisa lebih mudah," tuturnya.
Terkait pemberian sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, Herwindo mengatakan diperlukan regulasi yang jelas sebagai dasar penindakan. "Terkait sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada masyarakat, harusnya dibuatkan regulasi terlebih dahulu," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah daerah berencana menganggarkan kegiatan normalisasi Sungai Pelayaran dalam waktu dekat. Normalisasi diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran dan membantu mengurangi risiko genangan maupun banjir. "Dari pemerintah daerah, dalam waktu dekat akan segera menganggarkan untuk kegiatan normalisasi saluran," katanya.
Selain normalisasi, Herwindo menilai fasilitas pengelolaan dan pengangkutan sampah juga perlu diperkuat. Ketersediaan fasilitas yang mudah dijangkau diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat sehingga tidak membuang sampah ke sungai.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
