SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Realisasi investasi Jawa Timur (Jatim) pada semester I 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai investasi Januari-Juni 2026 tercatat Rp72,7 triliun, turun sekitar Rp1,99 triliun atau 2,66 persen dari semester I 2025 yang mencapai Rp74,69 triliun.
Penurunan tersebut terjadi ketika realisasi investasi nasional justru tumbuh 7,2 persen secara tahunan menjadi Rp1.010,6 triliun. Dengan capaian Rp72,7 triliun, kontribusi Jatim terhadap investasi nasional juga turun dari 7,9 persen pada semester I 2025 menjadi sekitar 7,2 persen pada semester I 2026.
Meski nilainya turun, jumlah proyek investasi di Jatim meningkat. Sepanjang semester I 2026 tercatat 87.740 proyek, dibandingkan 73.148 proyek pada periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp49,8 triliun dari 76.229 proyek, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp22,9 triliun dari 11.511 proyek.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan menjelaskan, Pemprov Jatim terus memperkuat transparansi dan digitalisasi pelayanan investasi. Berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.
“Kehadiran investor harus memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat,” jelasnya, Jumat (18/9/2026).
Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tetap menerapkan seluruh ketentuan secara konsisten. Setiap calon investor wajib memenuhi aturan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan ketertiban umum. “Kemudahan berusaha harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pelayanan investasi harus semakin baik, cepat, transparan, dan mampu memberikan kepastian. Kepastian tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi.
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kualitas pelayanan di daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan peningkatan iklim investasi nasional secara keseluruhan. “Layanan investasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
