Maria menjelaskan, Surabaya saat ini memiliki 12 tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R). Kota Pahlawan juga telah mengoperasikan fasilitas pembakaran sampah atau incinerator di kawasan Benowo.
Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan satu fasilitas incinerator tambahan di wilayah Surabaya Barat. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengolahan sampah perkotaan.
Dalam kunjungan itu, sekitar 20 delegasi Singapura juga diajak melihat langsung Bank Sampah Induk di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Peninjauan tersebut memberikan gambaran mengenai sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan di tingkat kota.
Pengalaman Singapura dalam mengelola sampah dan menata kawasan permukiman dinilai dapat menjadi referensi bagi Surabaya. Pertukaran praktik tersebut berpotensi memperkaya perencanaan program, termasuk dalam mencari solusi terhadap persoalan lingkungan perkotaan.
Sektor ketiga yang menarik perhatian adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Delegasi CLC Singapura menilai keberadaan RTH di Surabaya sudah berada di atas rata-rata kota lainnya di Indonesia.
Pemkot Surabaya kemudian mengajak rombongan mengunjungi Kebun Raya Mangrove dan Taman Harmoni untuk melihat langsung pengembangan ruang hijau di Kota Pahlawan.
Bagi Surabaya, RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kota yang berkelanjutan. Pengalaman pengelolaan ruang hijau dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan dalam menyusun kebijakan tata ruang jangka panjang.
Meski demikian, peluang pengembangan di sektor air, sampah, dan RTH masih perlu ditindaklanjuti melalui kajian teknis serta pembahasan lebih lanjut apabila diarahkan menjadi kerja sama konkret.
Maria menambahkan, diskusi dengan CLC Singapura juga mencakup penataan permukiman agar lebih layak huni. Menurutnya, pengalaman Singapura dalam mengelola lingkungan tempat tinggal dapat menjadi pembelajaran bagi Surabaya, terutama di kawasan padat penduduk.
Sejumlah persoalan yang perlu ditangani meliputi jalan lingkungan yang sempit, saluran air tersumbat, serta keterbatasan mobilitas warga. Kondisi tersebut membuat penataan kawasan permukiman membutuhkan perencanaan yang cermat.
“Kalau kita ingin menjadikan kota ini lebih terstruktur, layak huni lagi, permukiman-permukiman prioritas yang belum layak dan sesuai standarnya ya harus dipikirkan ke depannya. Mungkin ada opsi nantinya kita bikin bertingkat,” tuturnya.
Pemkot berharap diskusi dengan delegasi Singapura dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan Surabaya hingga 2045.
“Harapan kita, Singapura bisa memberikan ilmu tentunya, praktik-praktik keberhasilan perencanaan kota yang mereka terapkan di sana. Tentunya Kota Surabaya juga bisa mengacu dan menerapkannya di sini,” pungkas Maria.
Ketertarikan delegasi Singapura terhadap tiga sektor tersebut menjadi peluang bagi Surabaya untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan menjajaki potensi kolaborasi. Langkah berikutnya adalah menerjemahkan hasil diskusi menjadi program yang terukur, sesuai kebutuhan kota dan rencana pembangunan jangka panjang.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
